NEWSTICKER
Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Yasonna Bantah Tudingan Penyelundupan Revisi UU KPK

Nasional Revisi UU KPK
Damar Iradat • 09 Januari 2020 15:45
Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah tudingan penyelundupan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Tudingan ini dianggap tak berdasar.
 
"Biar saja MK (Mahkamah Konstitusi) yang memutuskan. Enggak usah kita berdebat di ruang publik soal itu," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020.
 
Menurut dia, pemerintah dan DPR siap menjabarkan bukti-bukti yang bisa membantah tudingan tersebut. Pasalnya, pembahasan revisi UU KPK memang sempat ditunda di DPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Waktu itu naskah akademik, draf semua sudah ada. (Sempat) ditunda, maka oleh DPR diajukan kembali, ya kita bahas," jelas politikus PDI Perjuangan itu.
 
Kuasa hukum eks pimpinan KPK Agus Raharjo, Muhamad Isnur, menyebut DPR menyelundupkan revisi UU KPK. Hal ini disampaikan saat sidang uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002, Rabu, 8 Januari 2020.
 
Revisi UU KPK awalnya tidak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019. Revisi UU KPK bahkan tak pernah disinggung selama evaluasi pada 28 Mei, 4 Juli, 5 Juli, dan 1 Agustus 2019.
 
Isnur menduga penyelundupan produk hukum terjadi saat evaluasi Prolegnas 2019 pada 9 September 2019.
 
Dia mendapatkan fakta pembentuk UU menggunakan naskah akademik yang tidak memenuhi syarat, yakni pada halaman satu dan dua mencantumkan naskah akademik 2019, sedangkan di halaman tiga sampai berikutnya semua menggunakan naskah akademik 2011.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif