NEWSTICKER
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. Foto: Rommy Pujianto/MI
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. Foto: Rommy Pujianto/MI

DPR Bantah Sembunyikan Daftar Hadir saat Pengesahan Revisi UU KPK

Nasional Revisi UU KPK
Nur Azizah • 09 Januari 2020 13:27
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Arsul Sani membantah Dewan menyembunyikan daftar hadir sidang rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Arsul memastikan DPR bakal memberikan segala dokumen yang diperlukan jika eks Komisioner KPK Agus Rahardjo Cs memintanya.
 
"Saya kira tidak (menyembunyikan) kalau pada saat itu mereka datang ke saya, saya kasih kok. Saya kan anggota Panja RUU KPK juga," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2020.
 
Arsul menyebut kuasa hukum mantan Komisioner KPK bisa meminta secara formal atau informal. Namun, masalah kehadiran anggota Dewan dinilai tak relevan dengan pokok uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Persoalannya untuk apa? Kan harusnya uji materi di MK itu fokusnya apa yang ada di dalam pasal. Ngapain juga yang dipersoalkan absennya, berapa orang yang hadir," pungkas dia.
 
Kuasa hukum Agus Rahardjo Cs, Muhamad Isnur, menyebut DPR menyelundupkan Revisi UU KPK. Hal ini disampaikan saat sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 8 Januari 2020.
 
"Pembentuk Undang-undang melakukan penyelundupan dalam proses perencanaan dan pembahasan perubahan UU KPK kedua," kata Isnur.
 
Mereka juga meyakini produk hukum tersebut cacat prosedur dan formil. Pasalnya, rapat paripurna tak kuorum lantaran banyak anggota yang menitip absen.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif