Terpidana kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-I Idrus Marham. (Foto: Medcom.id/Fachri Audia Hafiez)
Terpidana kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-I Idrus Marham. (Foto: Medcom.id/Fachri Audia Hafiez)

Idrus Marham Terus Berkelit

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Damar Iradat • 23 April 2019 15:14
Jakarta: Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-I Idrus Marham masih berkelit tidak menerima suap dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo yang diserahkan melalui Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Eni Maulani Saragih. Menurutnya, seluruh penerimaan oleh Eni bukan urusannya.
 
Idrus mengatakan, dalam proses persidangan memang terungkap jika Eni menerima uang dari Kotjo dan pengusaha lainnya. Namun begitu, Idrus mengaku tidak pernah mengetahui soal uang tersebut.
 
"Saya bersumpah, bahwa Demi Allah saya tidak tahu penerimaan itu, sehingga cukuplah Allah yang tahu, bahwa saya tidak tahu sama sekali," kata Idrus usai mendengarkan vonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 23 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, Idrus juga berdalih jika tahu Eni meminta sejumlah uang ke pengusaha, ia tidak akan meminjamkan Eni uang. Sebab, Eni saat itu juga sempat meminjam dana ke Idrus untuk biaya kampanye suaminya, Muhammad Al Hadziq pada Pilkada Temanggung 2018.
 
"Saya sudah katakan, bahwa kalau saya tahu Eni menerima uang dari banyak orang, tidak mungkin saya meminjamkan uang juga, karena Eni meminjam uang kepada saya," tuturnya.
 
Baca juga:Idrus Merestui Eni Terima Suap
 
Majelis hakim Pengadilan Tipikor sebelumnya menyatakan jika Idrus merestui Eni untuk menerima suap dari Kotjo. Uang suap itu untuk membiayai Munaslub Partai Golkar yang saat itu akan mengganti Setya Novanto sebagai ketua umum.
 
Saat proses itu, Idrus menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar. Hakim meyakini jika Eni melaporkan soal uang suap itu ke Idrus.
 
Namun demikian, menurut Idrus, rentang waktu itu tidak bisa dimanfaatkan untuk menggerakan Eni meminta uang ke Kotjo. Pasalnya, proyek PLTU Riau-I yang dikerjakan oleh perusahaan Kotjo juga sudah dikerjakan jauh sebelum keputusan Munaslub digelar.
 
"Saya menjadi Plt itu hanya 20 hari, sementara proses proyek ini cukup lama, 2,5 tahun. Dan kalau Plt itu, ketum tetap Novanto (Setya Novanto) bukan saya. Jadi Plt memaksimalkan hal-hal teknis," ujarnya.
 
Baca juga:Idrus Pikir-pikir Ajukan Banding
 
Menurut dia, dalam rentang waktu itu ia tidak mungkin menggerakan Eni. Apalagi, Eni yang menjadi bendahara saat Munaslub juga hanya menjabat selama 7 hari.
 
"Eni itu bendahara Munaslub itu hanya 7 hari, dari 13-20 (Desember 2017), karena munaslub 18-20 (Desember), coba bayangkan ini dirangkai sedemikian rupa, seakan-akan ada dan lain-lain sebagainya," ujar mantan Menteri Sosial itu.
 
Idrus Marham divonis hukuman 3 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp150 juta subsidair 2 bulan kurungan.
 
Majelis hakim menyatakan, Idrus bersama Politikus Partai Golkar Eni Maulani Saragih terbukti menerima suap dari Johannes Budisutrisno Kotjo sebesar Rp2,250 miliar. Namun, Idrus diyakini belum menikmati hasil uang suap tersebut.
 
Hakim menyatakan, Idrus telah melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif