Terdakwa kasus dugaan suap Idrus Marham--Medcom.id/Damar Iradat.
Terdakwa kasus dugaan suap Idrus Marham--Medcom.id/Damar Iradat.

Idrus Merestui Eni Terima Suap

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Damar Iradat • 23 April 2019 14:23
Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan terdakwa kasus dugaan suap Idrus Marham belum menikmati uang Rp2,250 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Namun, Idrus menghendaki pemberian uang itu.
 
"Secara fisik, terdakwa tidak menikmati uang yang diperoleh Eni Maulani Saragih," ujar anggota majelis hakim Anwar saat membacakan pertimbangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, 23 April 2019.
 
Hakim meyakini jika Idrus mengetahui dan menghendaki penerimaan uang Rp2,250 miliar yang diterima Wakil Ketua Komisi VIII Eni Maulani Saragih saat itu. Sebab, uang suap dari Kotjo itu dipercaya untuk membiayai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tidak hanya itu, Idrus juga dinilai telah aktif membujuk Kotjo agar memberi uang kepada Eni. Menurut hakim, bujukan itu agar Kotjo memberikan uang yang diminta Eni untuk membiayai keperluan partai.
 
Baca: Idrus Marham Divonis 3 Tahun Penjara
 
Selain itu, Idrus juga membujuk agar Kotjo memberikan uang untuk keperluan suami Eni, Muhammad Al Hadziq maju dalam Pilkada Temanggung 2018. "Untuk meyakinkan Johannes Kotjo, terdakwa bilang 'Tolong dibantu ya'. Lalu diserahkan Rp2 miliar kepada Eni," ujar hakim
 
Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham divonis hukuman 3 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp150 juta subsidair 2 bulan kurungan.
 
Majelis hakim menyatakan, Idrus bersama Politikus Partai Golkar Eni Maulani Saragih terbukti menerima suap dari Johannes Budisutrisno Kotjo sebesar Rp2,250 miliar. Namun, Idrus diyakini belum menikmati hasil uang suap tersebut.
 
"Mengadili, menyatakan terdawa Idrus Marham telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Yanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 23 April 2019.
 
Hakim menyatakan, Idrus telah melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif