Jakarta: Menteri Sosial Idrus Marham menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga Idrus akan diperiksa sebagai saksi terkait sebuah kasus yang tengah ditangani KPK.
Idrus yang mengenakan kemeja putih tiba dengan didampingi ajudannya. Mantan Sekjen Partai Golkar itu tak mau banyak berkomentar soal kedatangannya ke KPK.
"Enggak ada apa-apa," kata Idrus sembari masuk ke lobi KPK, Jakarta, Senin, 21 Mei 2018.
Pantauan Medcom.id di lokasi, Idrus menukarkan identitasnya dengan kartu tamu berkalung warna merah. Artinya, Idrus akan diperiksa sebagai saksi dalam sebuah perkara.
Informasi dihimpun, Idrus bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016 yang menjerat Fayakhun Andriadi (FA). Ini pemanggilan ulang setelah sebelumnya Idrus tak memenuhi panggilan KPK.
Dugaan keterlibatan sejumlah elite Golkar dalam kasus ini mencuat setelah Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai diperiksa sebagai saksi untuk Fayakhun beberapa waktu lalu. Usai diperiksa, Yorrys menyebut kalau Fayakhun membeberkan sejumlah elite Golkar ikut menerima aliran uang korupsi satelit Bakamla kepada penyidik KPK.
(Baca juga: KPK Menyelisik Keterlibatan Elite Golkar di Kasus Bakamla)
Bahkan Yorrys adalah salah satu nama yang disebut ikut menerima aliran uang oleh Fayakhun. Namun, hal itu dibantah tegas oleh Yorrys.
Yorrys justru menyeret nama Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir. Dia menyebut kalau Kahar, yang saat itu sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR sekaligus Ketua Banggar mengetahui mekanisme penganggaran proyek tersebut.
Selain Kahar, Yorrys menyebut nama koleganya yang lain yakni Bendahara Umum Partai Golkar Robert Joppy Kardinal, yang sempat menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar. Menurutnya, Ketua Fraksi, Bendahara Umum sampai ke banggar mengetahui proses dan mekanisme penganggaran.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan sebelumnya memastikan bakal memanggil elite Partai Golkar yang diduga ikut menerima aliran dana suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring Bakamla. Sejumlah elite Golkar itu disebut ikut kecipratan uang suap satelit Bakamla dari tersangka Fayakhun Andriadi.
Menurut Basaria, untuk menjerat pihak-pihak yang disebut itu, penyidik harus memiliki dua alat bukti yang cukup. KPK, kata dia, mendalami keterangan dari para saksi termasuk tersangka.
"Ya paling tidak ada dong petunjuk lain apa itu transfer ada dikasih uang, ada yang melihat," kata Basaria beberapa waktu lalu.
(Baca juga: Yorrys Sebut Kahar Muzakir Lebih Tahu soal Kasus Bakamla)
Jakarta: Menteri Sosial Idrus Marham menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga Idrus akan diperiksa sebagai saksi terkait sebuah kasus yang tengah ditangani KPK.
Idrus yang mengenakan kemeja putih tiba dengan didampingi ajudannya. Mantan Sekjen Partai Golkar itu tak mau banyak berkomentar soal kedatangannya ke KPK.
"Enggak ada apa-apa," kata Idrus sembari masuk ke lobi KPK, Jakarta, Senin, 21 Mei 2018.
Pantauan
Medcom.id di lokasi, Idrus menukarkan identitasnya dengan kartu tamu berkalung warna merah. Artinya, Idrus akan diperiksa sebagai saksi dalam sebuah perkara.
Informasi dihimpun, Idrus bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016 yang menjerat Fayakhun Andriadi (FA). Ini pemanggilan ulang setelah sebelumnya Idrus tak memenuhi panggilan KPK.
Dugaan keterlibatan sejumlah elite Golkar dalam kasus ini mencuat setelah Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai diperiksa sebagai saksi untuk Fayakhun beberapa waktu lalu. Usai diperiksa, Yorrys menyebut kalau Fayakhun membeberkan sejumlah elite Golkar ikut menerima aliran uang korupsi satelit Bakamla kepada penyidik KPK.
(Baca juga:
KPK Menyelisik Keterlibatan Elite Golkar di Kasus Bakamla)
Bahkan Yorrys adalah salah satu nama yang disebut ikut menerima aliran uang oleh Fayakhun. Namun, hal itu dibantah tegas oleh Yorrys.
Yorrys justru menyeret nama Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir. Dia menyebut kalau Kahar, yang saat itu sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR sekaligus Ketua Banggar mengetahui mekanisme penganggaran proyek tersebut.
Selain Kahar, Yorrys menyebut nama koleganya yang lain yakni Bendahara Umum Partai Golkar Robert Joppy Kardinal, yang sempat menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar. Menurutnya, Ketua Fraksi, Bendahara Umum sampai ke banggar mengetahui proses dan mekanisme penganggaran.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan sebelumnya memastikan bakal memanggil elite Partai Golkar yang diduga ikut menerima aliran dana suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring Bakamla. Sejumlah elite Golkar itu disebut ikut kecipratan uang suap satelit Bakamla dari tersangka Fayakhun Andriadi.
Menurut Basaria, untuk menjerat pihak-pihak yang disebut itu, penyidik harus memiliki dua alat bukti yang cukup. KPK, kata dia, mendalami keterangan dari para saksi termasuk tersangka.
"Ya paling tidak ada dong petunjuk lain apa itu transfer ada dikasih uang, ada yang melihat," kata Basaria beberapa waktu lalu.
(Baca juga:
Yorrys Sebut Kahar Muzakir Lebih Tahu soal Kasus Bakamla)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
