KPK Menyelisik Keterlibatan Elite Golkar di Kasus Bakamla
Juru bicara KPK Febri Diansyah/ANT/Sigid Kurniawan
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan politikus Partai Golkar Bukhori. Dia dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Tahun Anggaran 2016.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FA (Fayakhun Andriadi)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis, 17 Mei 2018.

Penyidik juga memanggil PNS Bappenas Wisnu Utomo dan karyawan PT Merial Esa Muhammad Adami Okta. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama.


Dugaan keterlibatan sejumlah elite Golkar dalam kasus ini mencuat setelah Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai selesai diperiksa untuk tersangka Fayakhun beberapa waktu lalu. Yorrys menyebut Fayakhun membeberkan sejumlah elite Golkar ikut menerima aliran uang korupsi satelit Bakamla kepada penyidik KPK.

Baca: Yorrys Raweyai Diperiksa KPK

Yorrys merupakan salah satu yang disebut menerima aliran uang Fayakhun. Hal itu dibantah tegas oleh Yorrys.

Yorrys justru menyeret nama Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir. Dia menyebut Kahar yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar sekaligus Ketua Banggar mengetahui mekanisme penganggaran proyek tersebut.

Yorrys juga menyebut Bendahara Umum Partai Golkar Robert Joppy Kardinal yang sempat menjabat sebagai ketua Fraksi Golkar. Menurut dia, ketua fraksi, bendahara umum, sampai banggar mengetahui proses dan mekanisme penganggaran.

KPK menetapkan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi (FA) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Tahun Anggaran 2016.

Baca: Yorrys Disebut Terima Rp1 Miliar Dari Fayakhun

Fayakhun diduga kuat menerima fee Rp12 miliar atas kepengurusan anggaran Bakamla senilai Rp1,2 triliun. Dia juga diduga menerima uang US$300 ribu dari proyek tersebut.

Uang diterima eks Ketua DPD Partai Golkar DKI itu dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah. Uang diberikan secara bertahap sebanyak empat kali melalui anak buahnya Muhammad Adami Okta.

Fayakhun dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(OJE)