Sidang terdakwa Sofyan Basir. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang terdakwa Sofyan Basir. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Sofyan Basir Harap-harap Cemas

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 21 Oktober 2019 19:55
Jakarta: Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1, Sofyan Basir, minta dibebaskan dari tuntutan hukum. Hal itu dia sampaikan dalam nota pembelaan atau pleidoi pribadi.
 
"Dengan segala kerendahan hati, saya memohon kepada yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara ini mohon kiranya berkenan dapat membebaskan saya dari seluruh tuntutan," kata Sofyan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2019.
 
Sofyan mengatakan tudingan tak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi sebagaimana poin pemberatan hukuman tak sesuai realita. Ia mengungkap pencapaian PT PLN selama kepemimpinannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dalam empat tahun terakhir terjadi efisiensi penggunaan anggaran yang sangat luar biasa, hal tersebut menyebabkan berkurangnya subsidi negara kepada PT PLN untuk setiap tahunnya atau per tahun sebesar Rp50 triliun," ujar Sofyan.
 
Sofyan menegaskan pihaknya selalu mendorong jajaran pegawai PLN memberantas korupsi. Hal ini bertujuan agar menciptakan PLN menjadi perusahaan pelat merah yang baik dan bersih.
 
"Kami berusaha membangun dengan menekankan dan menanamkan kepada seluruh jajaran PT PLN untuk zero toleran terhadap korupsi serta perbuatan tercela lainnya. Hal tersebut dilakukan karena sebagai element dasar membangun PT PLN sebagai perusahaan Good Corporate Governance," ujar Sofyan.
 
Sofyan Basir didakwa memfasilitasi pertemuan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Peran fasilitas itu telah membawa Kotjo menerima jatah menggarap PLTU Riau-1.
 
Eni dan Idrus menerima Rp4,7 miliar dari Kotjo atas bantuannya meloloskan untuk menggarap proyek tersebut. Perbuatan Sofyan dianggap melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 ke-2 KUHP. Sofyan terancampenjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif