Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Medcom.id/Juven Martua Sitompul
Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Medcom.id/Juven Martua Sitompul

KPK Disebut Mendompleng Popularitas PLN

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 21 Oktober 2019 16:48
Jakarta: Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernafsu menjadikannya sebagai tersangka suap korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. KPK dinilai mengesampingkan sejumlah aspek.
 
"Sehingga telah mengesampingkan catatan kinerja yang saya miliki selama 40 tahun, di mana saya telah bekerja selama 20 tahun sebagai direktur utama BUMN," kata Sofyan saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2019.
 
Sofyan mengatakan KPK tengah mencari popularitas dengan mendompleng nama besar PT PLN. Ia menilai, perlakuan KPK berbeda saat menangani Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo yang juga tersangkut kasus serupa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sofyan mulai merasa diperlakukan berbeda saat KPK menggeledah rumahnya. Ia menuding KPK telah membingkai pemberitaan di media massa, seperti kehadiran puluhan insan pers saat penggeledahan.
 
"KPK melalui media ingin membangun opini masyarakat atau mem-framing bahwa saya adalah benar-benar seorang pesakitan atau seorang koruptor. KPK nyata-nyata telah melakukan eksploitasi pemberitaan perkara ini untuk memanage nama dan citranya di mata masyarakat agar tetap dipandang sebagai lembaga yang paling kredibel dalam pemberantasan korupsi," ujar Sofyan.
 
Sofyan juga menyinggung penetapan tersangkanya dilakukan melalui mekanisme voting. Ia menyebut, tiga dari lima pimpinan KPK, setuju perkaranya naik ke penyidikan. Sedangkan sisanya menolak.
 
"Wajarlah jika penetapan saya selaku tersangka dalam perkara ini terkesan dipaksakan dan dicari-cari kesalahannya. Hal ini juga nampak dikenakan pasal 'pembantuan' terhadap diri saya, yakni Pasal 56 ke 2 KUHP, sesuatu yang ganjil dan tidak patut," ucap Sofyan.
 
Sofyan Basir didakwa memfasilitasi pertemuan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Peran fasilitas itu membawa Kotjo menerima jatah menggarap PLTU Riau-1.
 
Eni dan Idrus menerima Rp4,7 miliar dari Kotjo atas bantuan meloloskan menggarap proyek tersebut.Sofyan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif