Mantan Dirut PLN Sofyan Basir. ANT/Sigid Kurniawan.
Mantan Dirut PLN Sofyan Basir. ANT/Sigid Kurniawan.

Sofyan Tuding KPK Kubur Cita-cita Infrastruktur Kelistrikan

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 21 Oktober 2019 18:30
Jakarta: Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 Sofyan Basir menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengubur cita-cita besar bangsa di bidang kelistrikan. Sebab, Lembaga Antirasuah dinilai mengesampingkan upaya serius PT PLN.
 
"KPK mengesampingkan dan tidak dapat melihat dengan baik dan obyektif upaya-upaya serius pemerintah dan PT PLN dalam rangka percepatan pembanguan infrastruktur kelistrikan secara efisien," kata Sofyan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2019.
 
Sofyan menilai KPK tak menghargai upaya PT PLN dalam mengurangi biaya listrik di Riau. Melalui PLTU Riau-1, harga listrik akan ditekan sekitar Rp6 triliun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pasalnya, Riau saat ini menggunakan pembangkit yang mahal, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU). "Jika proyek PLTU Riau-1 ini terwujud sesuai target tahun 2021, akan menjadikan harga pokok turun USD2 sen, menjadi USD5,48 sen per KWH, sehingga dapat menurunkan harga pokok produksi listrik di wilayah Riau sekitar Rp1,2 triliun per-tahun," ucap Sofyan.
 
Namun upaya itu harus layu setelah Sofyan didakwa membantu memfasilitasi sejumlah pihak untuk menggarap proyek PLTU Riau-1. Menurut Sofyan, pasal 56 KUHP tentang pembantuan yang dikenakannya telah membuat pihak PLN 'ketakutan' menggarap proyek.
 
"Jajaran PT PLN lainnya telah 'patah' spiritnya dan adanya perasaan ketakutan karena dampak psikologis yang timbul sebagai pihak 'tertuduh' dan 'teraniaya' yang disalahkan dalam perkara ini, dan merasa tidak adanya perlindungan hukum," ujar Sofyan.
 
Kendati demikian, keterangannya itu tak bermaksud menyudutkan KPK. Ia berharap KPK objektif dalam memproses suatu perkara.
 
"Kiranya juga perlu mempertimbangkan aspek kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian negara serta aspek-aspek sosial lainnya, dan yang tidak kalah penting jangan dipaksakan hanya untuk memenuhi kepentingan 'oknum' tertentu," ujar Sofyan.
 
Sofyan Basir didakwa memfasilitasi pertemuan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Peran fasilitas itu telah membawa Kotjo menerima jatah menggarap PLTU Riau-1.
 
Eni dan Idrus pun menerima Rp4,7 miliar dari Kotjo atas bantuannya meloloskan untuk menggarap proyek tersebut.
 
Perbuatan Sofyan dianggap melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif