Pemuda Harus Punya Visi Misi Tegas Tolak Korupsi

Jakarta: Pemuda diminta berkomitmen menolak korupsi dan menjaga idealisme. Dengan begitu, mereka bisa menjadi penerus bangsa tanpa korupsi. “Saya berharap pemuda harus memiliki visi misi tegas, serta tegak lurus di garis itu apa pun halangannya, karena tiga elemen penting dalam pemberantasan korupsi adalah penindakan koruptor untuk memberi efek jera, partisipasi publik, dan pencegahan yang salah satunya dapat dimulai oleh para pemuda,” kata Ketua Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap dalam diskusi memperingati Hari Sumpah Pemuda, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2020. Yudi menjelaskan dalam praktik korupsi ada yang disebut sebagai grand corruption. Artinya, kasus korupsi yang melibatkan pengambil keputusan terhadap suatu kebijakan atau regulasi, serta melibatkan aparat penegak hukum. Praktik korupsi itu berdampak luas, tersindikasi, sistematis, dan terorganisir. Praktik tersebut juga memberi hasil signifikan terhadap kekayaan koruptor dan merugikan negara dalam jumlah besar. Dia mencontohkan kasus Jiwasraya. Rasuah di perusahaan asuransi pelat merah itu menimbulkan kerugian negara hingga Rp16 triliun. "Uang sebanyak itu sudah bisa memberikan berapa pemancar untuk di daerah, tapi itu dikorupsi," ucap dia. Kemudian, ada kasus Bank Century, BLBI, dan Hambalang. Kasus korupsi pada proyek KTP elektronik (KTP-el) juga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar hingga Rp2,25 triliun. "Artinya, uang yang dirampok sangat luar biasa,” ujar dia. Baca: Perpres Supervisi Terbit, KPK Diminta Jeli Bidik Kasus Mangkrak Sementara itu, pegiat anti korupsi Febri Diansyah mengatakan penegak hukum masih terbentur dengan infratruktur hukum yang terbatas untuk memiskinkan koruptor. Seperti, mengembalikan uang pengganti maksimal yang dinikmati pelaku korupsi. "Pelaku merugikan triliunan tapi yang pelaku nikmati miliaran, itu sulit untuk uang itu kembali ke negara," ungkap dia.     Kasus rasuah dengan nilai kerugian negara yang besar juga berdampak kepada korban korupsi. Sehingga saatnya penanganan korupsi memiliki perspektif korban korupsi. "Identifikasi korban dari korupsi tersebut lalu bagaimana itu jadi dampak dan keuntungan jika itu dikembalikan. Memang sudah ada kajiannya tapi tolong jangan berhenti pada kajian-kajian itu saja," ujar dia. Dengan perspektif tersebut, sambung dia, dapat lebih mudah mengajak masyarakat yang menjadi korban korupsi mengawal penanganan kasus korupsi. Kemudian, mencari uang pengganti kerugian dari korbannya. "Mekanisme untuk memfalistasi adanya uang penggantian dan kerugian masyarakat itu perlu dipikirkan secara serius. Ini salah satu tantangan ke depan yang perlu jadi perhatian institusi penegak hukum," kata dia. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Rimawan Pradiptyo mengungkapkan beberapa kelemahan pemerintah dalam upaya memajukan bangsa. Termasuk memberantas korupsi. "Pertama kita tidak tahu diri sendiri karena data base kependudukan kita tidak punya, lalu tidak tahu lawan kita siapa. Kedua soal transformasi sektor informal ke formal. Belum ada pemerintahan yang komitmen soal ini dan ketiga aspek kelembagaan yang lemah," beber dia. Jika memiliki komitmen yang kuat dan keberlanjutan, pemerintah mau membahas dan menjaga sikap anti korupsi dan lingkungan. "Jika kita ngomong keberlanjutan maka kita akan bicara anti korupsi dan lingkungan," ujar dia.