Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan tol Manado-Bitung di Sulawesi Utara, Jumat, 5 Juli 2019. Foto: Istana Kepresidenan.
Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan tol Manado-Bitung di Sulawesi Utara, Jumat, 5 Juli 2019. Foto: Istana Kepresidenan.

Presiden Persilakan Baiq Nuril Ajukan Amnesti

Nasional pencemaran nama baik
Antara • 05 Juli 2019 16:27
Manado: Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) mantan guru honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril Maknun atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Presiden Joko Widodo mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti (pengampunan).
 
"Boleh (mengajukan amnesti), secepatnya," kata Presiden Joko Widodo di Pangkalan Udara TNI AU Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 5 Juli 2019.
 
Baca: Fahri Hamzah Minta Pemerintah Tarik UU ITE

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Presiden enggan mengomentari putusan yang dikeluarkan MA. Ia berharap Baiq Nuril segera mengajukan amnesti sehingga Kepala Negara bisa menggunakan kewenangannya.
 
Presiden juga akan berkonsultasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Jaksa Agung M Prasetyo, terkait kasus ini. Presiden ketujuh Indonesia akan mencarikan solusi terbaik buat Baiq Nuril.
 
"Apakah amnesti atau yang lainnya. Tapi perhatian saya sejak awal kasus ini tidak berkurang. Tapi kita harus hormati keputusan yang sudah diambil MA, itu bukan pada wilayah eksekutif," pungkas Presiden.
 
MA menolak PK yang diajukan Baiq Nuril. Putusan tersebut menguatkan vonis hakim di tingkat kasasi yang memutuskan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.
 
Perkara itu ditangani ketua majelis hakim Suhadi dibantu dua hakim anggota Margono dan Desnayeti. Majelis hakim menilai dalil pemohon bahwa putusan MA dalam tingkat kasasi mengandung muatan kekhilafan hakim atau keliru tak dapat dibenarkan.
 
Baca: MA Tolak PK Baiq Nuril
 
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tinggi kota Mataram telah memvonis Baiq tidak bersalah dari tuduhan pada 26 Juli 2017. Namun MA ternyata mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum (JPU). Nuril divonis enam bulan penjara dengan denda Rp500 juta pada Senin, 11 November 2018.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif