Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri

KPK Harap Tak Ada Aturan Memudahkan Koruptor Bebas

Nasional kpk tahanan napi kasus korupsi
Fachri Audhia Hafiez • 02 April 2020 06:24
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tak ada aturan yang memudahkan terpidana korupsi bebas. Hal ini merespons wacana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly membebaskan koruptor di tengah pandemi virus korona (covid-19).
 
Yasonna tengah mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebanyak 300 napi korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 hukuman bisa dibebaskan bila revisi diterima.
 
"KPK berharap jika dilakukan revisi PP tersebut tidak memberikan kemudahan bagi para napi koruptor. Mengingat dampak dan bahaya dari korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 1 April 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lembaga Antirasuah meminta perubahan sebuah aturan dikaji secara matang dan sistematis. Ali menyebut KPK melalui Biro Hukum tidak pernah dimintai pendapat tentang substansi dari materi yang akan dimasukkan dalam perubahan PP tersebut.
 
Ali mengatakan Kemenkumham mesti menyampaikan kepada publik secara terbuka mengenai fokus pengurangan jumlah napi untuk mencegah penyebaran pandemi covid-19 terkait kasus korupsi. Publik dinilai juga berhak mengetahui napi kejahatan yang over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) saat ini.
 
(Baca: Menkumham Akan Revisi Aturan Atasi Kelebihan Kapasitas Lapas)
 
"Dalam konteks pencegahan korupsi, KPK telah melakukan kajian terkait layanan lapas yang juga mengidentifikasi persoalan over kapasitas, dan potensi penyalahgunaan kewenangan sebagaimana kasus korupsi Kalapas Sukamiskin (Wahid Husein) yang KPK tangani pada 2018," ujar Ali.
 
Ali menerangkan dari tindak lanjut kajian atas 14 rencana aksi yang diimplementasikan Ditjen PAS sejak 2019, baru satu rencana aksi yang statusnya selesai. KPK meyakini bila rencana aksi tersebut telah dijalankan menyeluruh, persoalan terkait layanan lapas termasuk over kapasitas dapat diselesaikan.
 
"Mengingat nyaris separuh dari penghuni lapas dan rutan adalah kasus narkoba. Maka salah satu rekomendasi jangka menengah KPK dalam menekan overstay adalah mendorong revisi PP 99 Tahun 2012 khusus untuk pemberian remisi terutama bagi pengguna narkoba, termasuk mendorong mekanisme diversi untuk pengguna narkoba dengan mengoptimalkan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk rehabilitasi," ujar dia.
 
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meneken Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Aturan ini memungkinkan narapidana umum dan anak bebas.
 
(Baca: Cegah Covid-19, 13.430 Narapidana Telah Dibebaskan)
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif