Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI

KPK Siap Bantu Inggris Usut Kasus Bombardier dan Garuda Indonesia

Nasional Garuda Indonesia kasus korupsi indonesia-inggris emirsyah satar tersangka
Dhika Kusuma Winata • 07 November 2020 09:32
Jakarta: Lembaga antirasuah Inggris Serious Fraud Office (SFO) mengumumkan investigasi dugaan suap dan korupsi kontrak produsen pesawat Bombardier Canada dengan PT Garuda Indonesia (Persero). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membantu SFO.
 
"KPK akan membantu pihak SFO yang sedang melakukan penyelidikan terkait kasus Garuda Indonesia ini," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri, Sabtu, 7 November 2020.
 
Ali menjelaskan KPK sudah lama menjalin kerja sama dengan otoritas asing. Baik dalam bentuk kerja sama agent-to-agent maupun Mutual Legal Assistance (MLA).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Garuda Indonesia Gandeng KPK Cegah Korupsi
 
KPK bekerja sama dengan sejumlah otoritas hukum negara lain untuk mengusut rasuah pengadaan mesin pesawat yang menyeret eks Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar. Di antaranya SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura.
 
"Tentu kerja sama ini akan terus dilakukan," ucap Ali.
 
KPK mengindentifikasi salah satu penerimaan suap Emirsyah terkait pengadaan pesawat Sub-100 seater Canadian Regional Jet 1.000 Next Generation (CRJ1000 GN) dari Bombardier. Suap berupa fee itu melalui Hollingworth Management International (HMI) dan Summerville Pasific Inc dalam bentuk investasi US$200 ribu.
 
Baca: Erick Thohir Izinkan Inggris Selidiki Garuda Indonesia Terkait Korupsi
 
Langkah pemerintah Inggris menginvestigasi Garuda Indonesia mendapat dukungan penuh dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. "Kami di Kementerian BUMN sangat mendukung untuk tindak lanjut masalah hukum di Garuda," kata Erick dalam pesan singkatnya, Jakarta, Jumat, 6 November 2020.
 
Ia bakal berkoordinasi dengan KPK, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kejaksaan Agung untuk kasus ini. Kemenkumham tengah mengkaji kontrak kerja sama hukum tersebut.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif