Alasan Mahkamah Agung 'Sunat' Hukuman Anas Urbaningum

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) memotong hukuman terpidana kasus korupsi Anas Urbaningrum menjadi delapan tahun. Hakim MA menilai terdapat kekhilafan hakim. "Menurut Majelis Hakim Agung PK, alasan permohonan PK (peninjauan kembali) pemohon/terpidana yang didasarkan pada kekhilafan hakim dapat dibenarkan dengan pertimbangan," kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro di Jakarta, Rabu, 30 September 2020. Andi menuturkan ada sejumlah alasan pemotongan hukuman Anas dari 14 tahun penjara. Dia mengungkapkan Majelis hakim PK yang mencermati alat bukti menemukan uang dan fasilitas yang diterima Anas melalui PT Adhi Karya dan Permai Group diperoleh dari keuntungan proyek-proyek pengadaan dan fee dari perusahan lain. Sebab, perusahan itu telah memenangkan berbagai proyek pengadaan barang dan jasa yang kemudian disub kontrakan kepada perusahaan lain. Dana tersebut kemudian sebagian dijadikan marketing fee di bagian pemasaran untuk melakukan lobi-lobi usaha agar mendapatkan proyek yang didanai APBN. Andi menyebut tidak ada satu pun saksi dari pihak PT Adhi Karya dan Permai Group yang menerangkan Anas melobi pemerintah agar perusahaan itu mendapatkan proyek. Hakim juga tidak menemukan bukti segala pengeluaran dari perusahaan itu atas kendali mantan politikus Demokrat itu. "Hanya ada satu saksi di Permai Group yang menerangkan tersebut, yaitu saksi Nazaruddin. Sebagaimana hukum, satu saksi tanpa didukung alat bukti lain adalah unus testis nuilus testis yang tidak mempunyai nilai pembuktiaan," papar dia.     Selain itu, pada proses pencalonan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak ada pembicaraan terkait pencalonan. Bedasarkan keterangan saksi, Anas hanya membicarakan visi dan misi untuk ditawarkan dalam kongres partai di Bandung. "Pendanaan pencalonan Anas sebagai ketua umum didapatkan dari penggalangan simpatisan atas dasar kedekatan," tutur dia. Andi menyebut pemberian dana maupun fasilitas kepada Anas melalui tim suksesnya diharapkan mempermudah perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan proyek yang didanai pemerintah. Nantinya, saat Anas terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Ketua Fraksi di DPR mempunyai kewenangan memengaruhi penataan anggaran proyek pemerintah dan pembahasan di DPR. "Apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan dakwaan Pasal 12a Undang-Undang Tipikor yang diterapkan Judex Juris tidak tepat, karena pemberian dana-dana maupun fasilitas tersebut dilakukan sebelum pemohon PK menduduki jabatan tersebut," tutur Andi. Majelis hakim berpendapat pasal yang tepat dikenakan kepada Anas ialah Pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Pasal itu mengatur penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Majelis hakim PK juga mencabut hak politik Anas selama lima tahun sejak bebas dari penjara. Anas juga mesti membayar pidana denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia juga harus membayar uang penggati Rp57 miliar dan USD5,621 subsider 2 tahun penjara.     Perjalanan kasus hukum Anas terbilang cukup panjang. Anas divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor karena terbukti menerima gratifikasi proyek Hambalang senilai Rp20 miliar. Uang tersebut kemudian dicuci dengan pembelian tanah dan bangunan. Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu Anas juga harus membayar uang pengganti yang telah dikorupsi sebesar Rp57 miliar dan USD5,261. Tak puas dengan vonis di pengadilan tingkat pertama, Anas mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi meringankan hukumannya. Anas divonis tujuh tahun penjara. Tak cukup, Anas kembali melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, MA menolak kasasi Anas. Majelis hakim yang diketuai mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun. Anas tak tinggal diam. Ia lantas mengajukan PK pada Mei 2019 atau beberapa hari selepas Artidjo pensiun.