Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

KPK Sita Duit Suap dari 75 Pejabat PUPR

Nasional suap proyek di kemenpu-pera OTT di Kementerian PUPR
Kautsar Widya Prabowo • 05 April 2019 17:07
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dalam penyelidikan kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR. Penyitaan dilakukan pada 75 orang.
 
"KPK telah menyita uang dari 75 orang, termasuk di antaranya dari 69 orang telah mengembalikan uang ke KPK," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 5 April 2019.
 
Febri menyebut uang sitaan itu diduga diterima oleh para pejabat di Kementerian PUPR dalam
mata uang rupiah dan berbagai bentuk mata uang asing. Sejauh ini KPK telah menyita
Rp33.466.729.500; USD481.600; SGD305.312; AUD20.500, HKD147.240, 30.825 Euro.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selanjutnya, 4.000 Poundsterling, 345.712 Ringgit Malaysia, 85.100 Yuan China, 6.775.000 Won Korea, 158.470 Bath Thailand, 901.000 Yen Jepang, 38.000.000 Dong Vietnam, dan 1.800 Shekel Israel.
 
"KPK menduga pembagian uang pada pejabat Kementerian PUPR terjadi massal pada puluhan pejabat di sana," tuturnya.
 
Sebelumnya, KPK telah menerima pengembalian uang suap dari 59 pejabat Kementerian PUPR. Total uang yang dikembalikan dari para pejabat Kementerian PUPR sebanyak Rp22 miliar, USD148.500, dan SGD28.100. Uang itu dikembalikan ke KPK secara bertahap.
 
(Baca juga:55 Pejabat Kementerian PUPR Diduga Terima Suap SPAM)
 
Lembaga antirasuah juga telah menyita rumah dan tanah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, serta emas batangan seberat 500 gram. Kedua aset tersebut disita KPK dari dua pejabat Kementerian PUPR karena diduga fee dari proyek tersebut.
 
Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Empat di antaranya sebagai pihak pemberi yakni Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE), Budi Suharto; Direktur PT WKE, Lily Sundarsih; Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Irene Irma; Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo.
 
Kemudian sebagai pihak penerima, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kusrinah; Kepala Satuan Kerja SPAMDarurat, Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin.
 
Dalam kasus ini, Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.
 
Sementara 2 proyek lain yang juga diatur lelangnya yaitu pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Lelang diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.
 
Anggiat diduga menerima fee untuk pemulusan proyek-proyek itu sebesar Rp850 juta dan USD5 ribu, Meina menerima Rp1,42 miliar dan USD22 ribu. Kemudian, Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima 170 juta.
 
(Baca juga:Pejabat Kementerian PUPR Mengaku Terima Rp1,050 Miliar)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif