Sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa pejabat PUPR - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa pejabat PUPR - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Pejabat Kementerian PUPR Mengaku Terima Rp1,050 Miliar

Nasional OTT di Kementerian PUPR
Fachri Audhia Hafiez • 01 April 2019 15:19
Jakarta: Mantan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sulawesi Tenggara, Panca Widya Tola, mengaku pernah menerima uang miliaran dari PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE). Uang itu sebagai tanda terima kasih.
 
Panca mengungkapkan hal ini saat bersaksi untuk terdakwa Direktur Utama PT WKE, Budi Suharto; Direktur Keuangan PT WKE sekaligus Bagian Keuangan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Lily Sundarsih W; Direktur Utama PT TSP sekaligus Project Manajer PT WKE, Irene Irma; dan Project Manager PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo.
 
"Itu Rp1,050 miliar, saat itu menganggap sebagai ucapan terima kasih," kata Panca di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 1 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jaksa merasa heran tanda terima kasih dari PT WKE nominalnya terlampau banyak. Jaksa lantas kembali mengulik alasan Panca itu.
 
Panca mengatakan, kala itu PT WKE tengah mengerjakan dua paket proyek pada 2015 dan 2016. Proyek tersebut membutuhkan pemeliharaan operasional.
 
Setelah final hand over (FAO), lanjut Panca, SPAM kemudian dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun, seringkali pengelolaan tidak langsung dioperasikan.
 
"Jadi seringkali kegiatan ini karena kondisi lokasinya sering terjadi bencana alam, misal banjir longsor di daerah yang dikerjakan itu. Sehingga kami harus memperbaiki kembali," ujar Panca.
 
(Baca juga:Saksi: Pejabat PUPR Terus Minta Uang 'Operasional')
 
Kendati demikian, uang senilai Rp1,050 miliar diakui Panca telah dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sudah dikembalikan 15 Maret 2019 lalu," ujar Panca.
 
Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Budi Suharto, Lily, Irene, dan Yuliana, bersama-sama ‎menyuap sejumlah PPK pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR senilai Rp4,131 miliar, USD38 ribu, dan SGD23 ribu. Suap tersebut diberikan secara bertahap.
 
PPK yang menerima itu di antaranya Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, sebanyak Rp1,350 miliar dan USD5 ribu. PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kusrinah menerima Rp1,420 miliar dan SGD23 ribu. PPK SPAM Toba I Donny Sofyan Arifin Rp150 juta dan Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Mochamad Nazar sejumlah Rp1,211 dan USD33 ribu.
 
Menurut jaksa, suap diduga agar PPK tidak mempersulit pengawasan proyek. Dengan begitu, pencairan anggaran kegiatan proyek di lingkungan satuan kerja sistem SPAM strategis dan satuan kerja tanggap darurat pemukiman pusat Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR yang dikerjakan PT WKE dan PT TSP dapat diperlancar.
 
Sementara itu, proyek SPAM yang dikerjakan PT WKE sepanjang tahun 2017-2018, di antaranya di Bandar Lampung, Jawa Timur, dan Kota Bogor. Proyek SPAM yang dikerjakan PT TSP 2017-2018 di antaranya di kawasan perbatasan Pulau Laut Kabupaten Natuna, Sulawesi Utara, Bireuen Aceh, dan Nunukan Barat, serta di kawasan Danau Toba Sumatera Utara, Kabupaten Bantul, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara 2017.
 
Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
(Baca juga:4 Pejabat Kementerian PUPR Kembalikan Uang Suap ke KPK)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif