Sidang kasus suap pejabat Kementerian PUPR di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Sidang kasus suap pejabat Kementerian PUPR di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Saksi: Pejabat PUPR Terus Minta Uang 'Operasional'

Nasional OTT di Kementerian PUPR
Fachri Audhia Hafiez • 01 April 2019 14:19
Jakarta: Donny Sofyan Arifin, salah satu pejabat pembuat komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), disebut berkali-kali meminta uang dengan alasan operasional. Donny adalah PPK pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Toba 1.
 
Project Manager PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Jemi Paundanan mengungkapkan hal ini saat bersaksi untuk terdakwa Direktur Utama PT WKE, Budi Suharto; Direktur Keuangan PT WKE sekaligus Bagian Keuangan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Lily Sundarsih W; Direktur Utama PT TSP sekaligusProject Manajer PT WKE, Irene Irma; dan Project Manager PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo.
 
Awalnya jaksa menanyakan mengenai permintaan kasbon oleh Donny kepada Jemi pada 17 September 2018. Donny awalnya meminta uang dengan nominal berapa saja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Beberapa minggu sebelumnya Pak Donny bilang perlu dipinjamkan dulu untuk operasional," kata Jemi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 1 April 2019.
 
Jaksa menanyakan alasan operasional tersebut. Namun, Jemi mengaku tak mengetahui lebih jauh penggunaan uang tersebut. Atas persetujuan Budi Suharto, dana Rp50 juta kemudian dicairkan. Jemi menerima uang 'operasional' itu melalui bagian keuangan PT WKE Michael Andri.
 
Jemi bersama-sama Renny dari PT Profitama Gloria menyerahkan uang itu kepada Donny di Kantor SPAM Strategis, Pejompongan, Jakarta Pusat. Berdasarkan dakwaan, uang tersebut diperhitungkan sebagai fee dari laba Proyek SPAM Toba 1 Sumatera Utara yang digarap kerja sama operasional (KSO) antara PT TSP dan PT Profitama Gloria.
 
Pada Desember 2018, ada permintaan uang Rp100 juta Donny untuk operasional. Menurut Jemi, dia tak sempat memberikan uang tersebut.
 
"Karena (Donny) tidak ada di kantor. Waktu itu (uang) saya belum ambil masih di brankas kantor," ujar Jemi.
 
Jaksa kemudian menanyakan mengenai ada penyerahan Rp630 juta untuk Donny sebelum 2018. Menurut Jemi, uang itu turut diberikan untuk salah satu proyek yang tengah dikerjakan PT WKE. "Semua untuk operasional. Atas perintah Pak Budi," ujar Jemi.
 
Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Budi Suharto, Lily, Irene, dan Yuliana, bersama-sama ‎menyuap sejumlah PPK pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR senilai Rp4,131 miliar, USD38 ribu, dan SGD23 ribu. Suap tersebut diberikan secara bertahap.
 
PPK yang menerima itu di antaranya Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, sebanyak Rp1,350 miliar dan USD5 ribu. PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kusrinah menerima Rp1,420 miliar dan SGD23 ribu. PPK SPAM Toba I Donny Sofyan Arifin Rp150 juta dan Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Mochamad Nazar sejumlah Rp1,211 dan USD33 ribu.
 
Baca: Dirut PT WKE Didakwa Menyuap Pejabat Kementerian PUPR
 
Menurut jaksa, suap diduga agar PPK tidak mempersulit pengawasan proyek. Dengan begitu, pencairan anggaran kegiatan proyek di lingkungan satuan kerja sistem SPAM strategis dan satuan kerja tanggap darurat pemukiman pusat Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR yang dikerjakan PT WKE dan PT TSP dapat diperlancar.
 
Sementara itu, proyek SPAM yang dikerjakan PT WKE sepanjang tahun 2017-2018, di antaranya di Bandar Lampung, Jawa Timur, dan Kota Bogor. Proyek SPAM yang dikerjakan PT TSP 2017-2018 di antaranya di kawasan perbatasan Pulau Laut Kabupaten Natuna, Sulawesi Utara, Bireuen Aceh, dan Nunukan Barat, serta di kawasan Danau Toba Sumatera Utara, Kabupaten Bantul, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara 2017.
 
Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif