Baiq Nuril Maknun. ANT/Dhimas Pratama.
Baiq Nuril Maknun. ANT/Dhimas Pratama.

Nasib Baiq Nuril di Tangan Presiden Jokowi

Nasional pencemaran nama baik
Candra Yuri Nuralam • 08 Juli 2019 07:53
Jakarta: Pakar Hukum Pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyebut nasib Baiq Nuril Maknun berada di tangan Presiden Joko Widodo. Fickar mengatakan Presiden memiliki kewenangan memberikan pengecualian pengampunan terhadap seseorang.
 
"Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi membuka peluang penyelamatan Baiq Nuril karena menurut saya undang-undang tersebut tidak membatasi amnesti hanya pada perkara politik saja," kata Fickar kepada Medcom.id, Senin, 8 Juli 2019.
 
Baca: Ombudsman Endus MA Lakukan Malaadministrasi Perkara Baiq Nuril

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Fickar menyebut selama ini amnesti hanya diberikan kepada perkara politik saja. Padahal, kasus hukum seperti yang menjerat Baiq Nuril juga bisa mendapatkan amnesti.
 
"Presiden sebagai kepala negara atas nama kemanusiaan dan kepentingan negara melindungi korban kekerasan seksual khususnya komitnen presiden memberikan perlindungan hukum dan mengawasi pebegakan hukum khususnya terhadap perempuan," ujar Fickar.
 
Fickar menilai Baiq Nuril pantas mendapatkan amnesti. Apalagi, tak ada fakta persidangan yang menyatakan Baiq Nuril menyebarkan konten pencemaran nama baik dan asusila.
 
"Jadi peluangnya menurut saya, cukup besar karena amnesti juga bisa dilakukan (tidak ada pembatasan) terhadap kasus hukum lain selain kasus politik," tutur Fickar.
 
Baiq Nuril berencana mengajukan proses amnesti ke Presiden Joko Widodo Jumat, 12 Juli. Langkah ini diambil setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung.
 
Presiden Jokowi mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti. Kepala Negara akan berdiskusi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly; dan Jaksa Agung M Prasetyo terkait kasus ini.
 
Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan guru honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril Maknun atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Baiq Nuril dituduh menyebarluaskan rekaman dugaan asusila yang dilakukan Kepala Sekolah SMAN 7.
 
Baca: Baiq Nuril Ajukan Amnesti ke Presiden Pekan Depan
 
Ketua majelis hakim Suhadi dibantu hakim anggota Margono dan Desnayeti dalam perkara itu. Majelis hakim menilai dalil pemohon putusan MA dalam tingkat kasasi mengandung muatan kekhilafan hakim atau keliru tak dapat dibenarkan.

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif