Terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril (kiri). Foto: Antara/Dhimas B. Pratama
Terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril (kiri). Foto: Antara/Dhimas B. Pratama

Baiq Nuril Ajukan Amnesti ke Presiden Pekan Depan

Nasional pencemaran nama baik
Insi Nantika Jelita • 07 Juli 2019 08:30
Jakarta: Baiq Nuril berencana mengajukan proses amnesti ke Presiden Joko Widodo pekan depan. Langkah ini diambil setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) ditolak oleh Mahkamah Agung.
 
"Kami merencanakan Jumat minggu depan (12 Juli) ke kantor staf presiden untuk proses amnesti. Pak Jokowi membuka diri untuk pengajuan amnesti. Memang persoalan amnesti kewenangan presiden," ungkap kuasa hukum Baiq Nuril, DJoko Jumadi saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2019.
 
Sebelumnya, Presiden Jokowi mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti atau pengampunan atas ditolaknya PK dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses pengajuan amnesti oleh Baiq Nuril diharapkan Djoko dapat diselesaikan dengan cepat meski melalui proses untuk mengabulkan amnesti tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Iya pastinya begitu (cepat prosesnya). Minggu depan juga kita akan DPR. Kita minta dukungan ke DPR untuk bantu proses ini lebih cepat selesai," jelas Djoko.
 
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kliennya merasa kecewa atas penolakan PK oleh MA. Menurut Djoko, dampak dari putusan tersebut bisa saja dirasakan pihak lain yang mencoba membela dirinya tapi alih-alih dijadikan tersangka.
 
"Ya (Baiq Nuril) kecewa. Yang lebih mengecewakan lagi adalah impact dari putusan itu korban lain yang memiliki keberanian untuk melapor itu malah menjadi khawatir. Kasus ini kan sudah lama tapi MA bergeming untuk memberikan keadilan pada Baiq Nuril," pungkas Djoko.
 
Baca:MA Tolak PK Baiq Nuril
 
Presiden Jokowi sebelumnya mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti. Namun, dia enggan mengomentari putusan yang dikeluarkan MA. Ia berharap Baiq Nuril segera mengajukan amnesti sehingga Kepala Negara bisa menggunakan kewenangannya.
 
Presiden juga akan berkonsultasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Jaksa Agung M Prasetyo, terkait kasus ini. Presiden ketujuh Indonesia akan mencarikan solusi terbaik buat Baiq Nuril.
 
"Apakah amnesti atau yang lainnya. Tapi perhatian saya sejak awal kasus ini tidak berkurang. Tapi kita harus hormati keputusan yang sudah diambil MA, itu bukan pada wilayah eksekutif," pungkas Presiden. (Media Indonesia)
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif