Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim (Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo)
Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim (Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo)

Janji Direktur Utama Benahi Krakatau Steel

Nasional krakatau steel OTT KPK
Annisa ayu artanti, Marcheilla Ariesta • 23 Maret 2019 06:27
Jakarta: Direktur PT Krakatau Steel (Persero) (PTKS) Tbk Silmy Karim terus memantau perkembangan terkait tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada salah satu direkturnya. Proses hukum yang terjadi bakal dihormati.
 
Silmy memastikan tindakan pelanggaran yang dilakukan pihak terlibat merupakan urusan pribadi. Evaluasi internal terhadap jajaran direksi perusahaan BUMN yang bergerak dibidang produksi baja ini tetap bakal dilakukan.
 
Baca juga:Direktur PTKS Diduga Terima Suap Tunai dan Transfer

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mantan Dirut PT Pindad (Persero) ini menegaskan dirinya tengah memikul tangung jabwab besar setelah ditunjuk Menteri BUMN Rini Soemarno membenahi perusahaan baja yang beroperasi di Cilegon, Banten. Silmy berjanji bakal memberikan perubahan pisitif serta menjalankan amanat dengan baik.
 
"Saya kan ditugasi Ibu Menteri (BUMN) untuk membenahi Krakatau Steel," kata Silmy kepada Medcom.id, Jumat, 23 MAret 2019.
 
Silmy memastikan bakal menjawab lugas ihwal kasus yang menjerat jajaranya setelah penyelidikan KPK rampung. Pelaku yang dicokok KPK diduga karena terlibat transaksi suap terkait proyek di BUMN.
 
"Saya belum tahu siapa (yang terlibat). Nanti jawabnya kalau sudah jelas," ucap Silmy.
 
Baca juga:Suap PT Krakatau Steel Terkait Proyek di BUMN
 
Perusahaan berkode emiten KRAS ini tercatat akan menjalankan dua proyek strategis tahun ini. Proyek tersebut bertujuan untuk melakukan ekspansi kapasitas di bagian hilir dan menurunkan biaya produksi di bagian hulu.
 
Proyek pertama adalah pembangunan Blast Furnace Complex yang berdiri di area PTKS seluas 55 hektare (ha). Proyek ini dilakukan dengan konsorsium kontraktor terdiri dari MCC CERI dari Tiongkok dan Krakatau Engineering (PTKE). Kehadiran fasilitas tersebut membuat biaya produksi baja turun USD50 per ton.
 
Proyek kedua adalah penambahan kapasitas baja lembaran panas melalui pembangunan hot strip mill No.2 hasil kerja sama bisnis PTKS dan Posco Korea. Proyek pemasok baja hot rolled coil dengan kapasitas 1,5 juta ton per tahun ini ditargetkan selesai pada April 2019.
 
Silmy yang menjabat di PTKS sejak 6 September 2018 ini juga akan mempercepat pengembangan klaster baja 10 juta ton di Cilegon. Ia meyakini target yang dicanangkan rampung pada 2025 akan lebih cepat dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah.
 
"Kami bisa lebih cepat dari target yang dicanangkan rampung pada 2025. Saya yakin kalau regulasi baik dan pasar sehat, di 2023 itu juga target sudah bisa terkejar karena akan ada percepatan," ungkapnya.
 

 

(BOW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif