Jakarta: Kepolisian menepis hasil temuan Ombudsman RI terkait nilai merah pelayanan publik di daerah. Polri mengklaim kinerjanya optimal.
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo bahkan membandingkan nilai yang diberikan Ombudsman dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Dari pemerintah, Polri justru dapat nilai baik.
"Kemenpan-RB menilai Polri salah satu institusi dengan kinerja bagus dan punya inovasi. Nilainya bahkan di atas tujuh dengan predikat baik sekali," ujarnya, Selasa, 16 Juli 2019.
Dedi lantas mempertanyakan hasil temuan Ombudsman yang menyebut tingkat pelayanan publik Polri di daerah rendah. Ia mengaku gagal paham bagian mana yang dinilai oleh Ombudsman hingga menyimpulkan pelayanan publik institusi Polri buruk.
"Dari mana datanya? Pelayanan di bidang apa dan polres atau polsek mana?" kata Dedi.
Baca juga: Polri Meragukan Survei Ombudsman
Menurut Dedi, pihaknya telah bekerja optimal terutama terkait penanganan kasus. Ia tak sepakat dengan penilaian Ombudsman yang menyebut kinerja Polri buruk.
"Kalau terkait penanganan kasus ya setiap tahun rata-rata kasus pidana yang ditangani lebih dari 350- 400 ribu kasus dan tingkat penyelesaian di atas 60 persen. Jadi tidak boleh mengeneralisasi dulu," ujarnya.
Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan lembaga kepolisian masih mempunyai nilai merah setiap tahunnya dalam pelayanan publik. Lembaga kepolisian paling banyak dilaporkan.
"Kalau institusi yang paling banyak dilaporkan masyarakat itu dari Kepolisian dengan beragam masalah yang dilaporkan. Ini dilaporkannya terkait pelayanan publik," kata Ninik.
Ninik mengatakan, pelayanan publik dari kepolisian paling parah di bagian pemerintah daerah. Untuk pemerintah pusat, pelayanan publik tergolong hampir sempurna.
"Kalau di pemerintah kabupaten masih belum ya, angka standar pelayanannya masih sekitar 60 persen," ujar Ninik.
Baca juga: Polri Dianggap Lebih Suka Menindak
Jakarta: Kepolisian menepis hasil temuan Ombudsman RI terkait nilai merah pelayanan publik di daerah. Polri mengklaim kinerjanya optimal.
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo bahkan membandingkan nilai yang diberikan Ombudsman dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Dari pemerintah, Polri justru dapat nilai baik.
"Kemenpan-RB menilai Polri salah satu institusi dengan kinerja bagus dan punya inovasi. Nilainya bahkan di atas tujuh dengan predikat baik sekali," ujarnya, Selasa, 16 Juli 2019.
Dedi lantas mempertanyakan hasil temuan Ombudsman yang menyebut tingkat pelayanan publik Polri di daerah rendah. Ia mengaku gagal paham bagian mana yang dinilai oleh Ombudsman hingga menyimpulkan pelayanan publik institusi Polri buruk.
"Dari mana datanya? Pelayanan di bidang apa dan polres atau polsek mana?" kata Dedi.
Baca juga:
Polri Meragukan Survei Ombudsman
Menurut Dedi, pihaknya telah bekerja optimal terutama terkait penanganan kasus. Ia tak sepakat dengan penilaian Ombudsman yang menyebut kinerja Polri buruk.
"Kalau terkait penanganan kasus ya setiap tahun rata-rata kasus pidana yang ditangani lebih dari 350- 400 ribu kasus dan tingkat penyelesaian di atas 60 persen. Jadi tidak boleh mengeneralisasi dulu," ujarnya.
Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan lembaga kepolisian masih mempunyai nilai merah setiap tahunnya dalam pelayanan publik. Lembaga kepolisian paling banyak dilaporkan.
"Kalau institusi yang paling banyak dilaporkan masyarakat itu dari Kepolisian dengan beragam masalah yang dilaporkan. Ini dilaporkannya terkait pelayanan publik," kata Ninik.
Ninik mengatakan, pelayanan publik dari kepolisian paling parah di bagian pemerintah daerah. Untuk pemerintah pusat, pelayanan publik tergolong hampir sempurna.
"Kalau di pemerintah kabupaten masih belum ya, angka standar pelayanannya masih sekitar 60 persen," ujar Ninik.
Baca juga:
Polri Dianggap Lebih Suka Menindak Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
