Diperiksa Ulang, Pajak PT Panin Bank 2016 Mencapai Rp1,3 Triliun

Jakarta: Pajak PT Bank Pan Indonesia (Panin Bank) pada 2016 disebut Rp1,3 triliun. Hal ini berdasarkan penghitungan ulang setelah perusahaan itu diduga terlibat kasus dugaan korupsi pengurusan pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu disampaikan staf pajak pada PT Panin Bank, Hendi Purnawan. Dia diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji dan eks Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani. "Ya (ada pemeriksaan ulang untuk tahun 2016) sama denda totalnya Rp1,3 triliun," kata Hendi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 23 November 2021. Menurut Hendi, pemeriksaan itu dilakukan langsung oleh Ditjen Pajak. Pemeriksaan dilakukan setelah kasus dugaan suap kepengurusan pada Ditjen Pajak diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ya (pemeriksaan dilakukan) setelah ada kasus," ujar Hendi Keterangan tersebut juga diungkapkan senada oleh staf pajak pada PT Panin Bank lainnya, Edryoko Dwi Hardono, yang turut dihadirkan sebagai saksi. Dia juga mengaku dilakukan pemeriksaan oleh Ditjen Pajak tersebut. Baca: Kuasa PT Panin Bank Bantah Guyur Pegawai Ditjen Pajak SG$500 Ribu Pada surat dakwaan Angin Prayitno, disebutkan bahwa temuan awal pajak yang mesti dipenuhi PT Panin Bank senilai Rp926.263.445.392. Jumlah berdasarkan penghitungan tim pemeriksa pajak menerima sejumlah dokumen dar PT Panin Bank berupa General Ledger, perhitungan bunga, dan perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).     Kasus ini mengemuka karena ada dugaan kongkalikong terkait penurunan kewajiban pajak PT Panin Bank dan keterkaitan dengan direksi perusahaan tersebut. Kewajiban pajak PT Panin Bank turun menjadi Rp300 miliar. Kongkalikong itu diduga dilakukan bersama Angin dan Dadan serta tim pemeriksa pajak yang terdiri dari Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian. Selain itu, diduga ada keterlibatan kuasa PT Panin Bank Veronika Lindawati. Keterlibatan Veronika juga telah didalami pada persidangan Selasa, 16 November 2021. Dia mengaku hanya diminta tolong Chief Financial Officer PT Panin Bank, Marlina Gunawan, untuk mengurus pajak itu ke Ditjen Pajak. "Surat kuasa untuk membantu meminta menanyakan kepada tim pemeriksa minta legalitas, validitas data pajak, sama rasionalitas hitungannya mana," terang Veronika. Angin dan Dadan didakwa menerima suap Rp15 miliar dan SGD4 juta (sekitar Rp42,1 miliar) terkait rekayasa penghitungan pajak. Perbuatan itu juga dilakukan bersama-sama tim pemeriksa pada Ditjen Pajak, yakni Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian. Mereka merekayasa hasil penghitungan pajak PT GMP untuk tahun pajak 2016. Rekayasa pada wajib pajak PT Bank Pan Indonesia (Panin) Tbk terjadi di 2016 dan PT Jhonlin Baratama (JB) pada 2016 dan 2017. Angin dan Dadan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.