Terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Riau 1 Eni Maulani Saragih. (Foto: MI/Bary Fathahilah)
Terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Riau 1 Eni Maulani Saragih. (Foto: MI/Bary Fathahilah)

Eni Saragih Menghadapi Vonis

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 01 Maret 2019 09:57
Jakarta: Terdakwa kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau (PLTU) Riau-1 Eni Maulani Saragih menghadapi sidang pembacaan putusan. Sidang akan berlangsung siang ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat.
 
"Agenda putusan atas nama terdakwa Eni Maulani Saragih, dijadwalkan setelah salat Jumat," kata Kepala Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, Diah Siti Basariah, saat dikonfirmasi, Jumat, 1 Maret 2019.
 
Sidang rencananya akan dipimpin Ketua Majelis Hakim Yanto, dengan hakim anggota Hariono, Hastopo, Anwar, dan Ansyori Syarifudin. Kemudian bertindak sebagai panitera pengganti Widia Fitrianti dan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) ialah Lie Putra Setiawan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga:Eni Saragih Pasrah
 
JPU KPK sebelumnya menuntut Eni, delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta serta subsider empat bulan kurungan. Selain permohonan justice collaborator ditolak, hak untuk dipilih dalam jabatan publik juga terancam dicabut.
 
Mantan wakil ketua komisi VII itu dinilai terbukti menerima suap Rp4,75 miliar dari bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diduga diberikan agar Johannes mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-1).
 
Selain menerima suap, Eni juga diyakini menerima gratifikasi Rp5,6 miliar dan SGD40 ribu dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas).
 
Dalam pertimbangannya, jaksa menganggap Eni tak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, Eni juga diharuskan membayar uang pengganti sejumlah Rp10.350.000.000 dan SGD40 Ribu.
 
Baca juga:KPK Mengapresiasi Pengembalian Uang Eni
 
Akibat perbuatannya, Eni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif