KPK Perpanjang Penahanan Tersangka Suap Wali Kota Kendari
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. (Foto: Antara/Aprillio Akbar).
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan dua tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Kendari tahun 2017-2018. Masa penahanan keempat tersangka diperpanjang selama 30 hari ke depan.

Kedua tersangka itu adalah mantan Wali Kota Kendari, Asrun dan anaknya Adriatama Dwi Putra, Wali Kota Kendari nonaktif. 

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat, 25 Mei 2018. 


Baca juga: Cagub Sultra Gunakan Uang Korupsi untuk Kampanye

Febri menjelaskan perpanjangan penahanan keempatnya terhitung sejak 30 Mei 2018 hingga 28 Juni 2018. Perpanjangan penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan proses persidangan. 

KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Kendari tahun 2017-2018, yakni Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan sang ayah Asrun, yang merupakan calon Gubernur Sulawesi Tenggara. 

Kemudian, Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah dan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih. Dalam kasus ini, Adriatma diduga kuat menerima suap dari Hasmun Hamzah sebesar Rp2,8 miliar.

Uang diberikan Hasmun Hamzah secara bertahap, pertama sebesar Rp1,5 miliar dan terakhir Rp1,3 miliar. Diduga uang suap itu akan digunakan Adriatma untuk membiayai kampanye sang ayah Asrun sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara di Pilkada serentak 2018.

Baca juga: Ketua KPU Sultra Diusut soal Kasus Suap Cagub

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adriatma, Asrun dan Fatmawati selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.





(HUS)