Cagub Sultra Gunakan Uang Korupsi untuk Kampanye
Mantan Wali Kota Kendari, Asrun - ANT/Hafidz Mubarak A.
Jakarta: Mantan Wali Kota Kendari, Asrun disebut menggunakan uang hasil praktik korupsi untuk kepentingan maju dalam kontestasi Pilgub Sulawesi Tenggara 2018. Uang itu didapat dari pengusaha PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah. 

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang menjerat Hasmun. Hasmun diduga memberikan uang sejumlah Rp2,8 miliar kepada Adriatama Dwi Putra, anak Asrun yang menjabat sebagai Wali Kota Kendari menggantikan ayahnya. 

"Pada sekitar awal Februari 2018, Adriatama mengundang Hasmun untuk datang ke rumah jabatan Wali Kota Kendari. Dalam pertemuan tersebut, Adriatama menyampaikan kepada Hasmun untuk membantu biaya kampanye ayahnya, Asrun yang maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara," kata jaksa KPK Kiki Ahmad Yani saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu 23 Mei 2018. 


Jaksa mengatakan Adriatama meminta Hasmun menyediakan uang senilai Rp2,8 miliar. Hasmun menyanggupi lantaran ia telah mendapatkan proyek pembangunan Jalan Bangkutoko - Kendari Newport senilai Rp60.168.400.000 dari Adriatama.

(Baca juga: Ketua KPU Sultra Diusut soal Kasus Suap Cagub)

Untuk memenuhi permintaan Adriatama, Hasmun lalu memerintahkan dua anak buahnya, Rini Erawati dan Hidayat untuk mengambil uang masing-masing di brankas Rp1,3 miliar dan dari Bank Mega cabang Kendari Rp1,5 miliar. Uang dengan total sejumlah Rp2,8 miliar tersebut lalu dimasukan ke dalam kardus berwarna coklat untuk diserahkan kepada orang dekat Adriatama, Wahyu Ade Pratama. 

"Hasmun dan Hidayat memasukan uang tersebut ke dalam mobil Wahyu. Yang dibawa Wahyu ke Pura di Jalan Wayong untuk dipindahkan ke mobil Kisra Jaya Batarai untuk dibawa dan disimpan di rumah Ivan Santri Jaya," beber Jaksa. 

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sedangkan Adriatma, Asrun, dan Fatmawaty (orang kepercayaan Asrun) selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Baca juga: KPK Temukan Rp2,7 Miliar Uang Suap Walkot Kendari)
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id