BPPN Disebut tak Minta Personal Guarantee ke Sjamsul Nursalim

Damar Iradat 05 Juli 2018 18:56 WIB
kasus blbi
BPPN Disebut tak Minta <i>Personal Guarantee</i> ke Sjamsul Nursalim
Bekas Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Kwik Kian Gie - ANT/Sigid Kurniawan.
Jakarta: Bekas Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Kwik Kian Gie menyebut, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tidak meminta personal guarantee kepada Sjamsul Nursalim selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Alhasil, keuangan negara jadi tak tertutup pasca BLBI. 

Kwik menjelaskan, kebijakan personal guarantee atau yang mengatur kekayaan pribadi pemilik atau pemegang saham perusahaan statusnya sebagai jaminan pengembalian utang jika suatu saat perusahaan tidak mampu membayar utang dibuat di eranya. Tujuannya, supaya para obligor tetap dapat membayar utang ke pemerintah. 
 
"Personal guarantee adalah hal penting, karena saya yakin obligor BLBI akan kembali lagi kaya raya," kata Kwik saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. 

Kwik mengatakan, saat itu salah satu obligor BLBI adalah Sjamsul Nursalim dengan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) miliknya. Namun, Sjamsul pada akhirnya tidak menerapkan personal guarantee. 


Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), kata dia, saat itu juga tidak meminta personal guarantee kepada Sjamsul. Bahkan, menurut dia, sampai masa tugasnya sebagai Ketua KKSK masalah ini tidak berakhir. 

"Yang kita lihat sekarang ini betapa kayanya Sjamsul Nursalim dengan mudah membayar utang itu," ujarnya. 

(Baca juga: Eks Wakil Kepala BPPN Mengaku tak Setuju dengan Perjanjian MSAA)

Syafruddin selaku mantan Kepala BPPN diduga telah menghapus piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira. Padahal, menurut jaksa, Sjamsul belum memenuhi kewajibannya mengembalikan utang ke negara.

Sejak awal kasus ini diusut oleh KPK, Sjamsul Nursalim belum sekalipun memberikan keterangan. Padahal, menurut tim kuasa hukum Syafruddin, Sjamsul merupakan saksi kunci untuk membongkar kasus tersebut.

Awalnya BDNI ditetapkan sebagai bank beku operasi (BBO) yang pengelolaannya dilakukan oleh Tim Pemberesan yang ditunjuk BPPN dan didampingi oleh Group Head Bank Restrukturisasi. Atas status BBO tersebut, BDNI berhak mendapatkan bantuan likuiditas.

Kemudian, pada 29 Januari 1999, Bank Indonesia mengalirkan bantuan likuiditas sebesar Rp37 triliun. BLBI itu terdiri dari fasilitas surat berharga pasar utang khusus, fasilitas saldo debet dan dana talangan valas.

(Baca juga: Kwik Kian Gie: Penerbitan SKL BLBI Membahayakan Indonesia)

Selain itu, terdapat juga BLBI yang disalurkan kepada BDNI dalam periode sesudah tanggal 29 Januari 1999 hingga 26 Juni 2001 berupa saldo debet dan bunga fasilitas saldo sebesar Rp5,49 triliun.

Dalam penggunaan dana BLBI oleh BDNI, ditemukan sejumlah penyimpangan. Di antaranya berupa transaksi pembelian valas yang dilakukan pada saat posisi devisa netto telah melampaui ketentuan yang berlaku dan melakukan penempatan baru dengan menambah saldo debet.

BDNI kemudian dikategorikan sebagai bank yang melakukan pelanggaran hukum dan atau transaksi yang tidak wajar yang menguntungkan Sjamsul. Karena itu, BDNI diwajibkan mengikuti penyelesaian kewajiban pemegang saham dengan pola perjanjian Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA).
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id