5.918 Orang Ditangkap Terkait Demo UU Ciptaker, 98 Ditahan

Jakarta: Polisi menangkap 5.918 orang dalam demo penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) di sejumlah wilayah yang berujung ricuh. Sebanyak 169 orang naik ke tahap penyidikan. "Dari 169 itu 98 orang ditahan karena ancaman pidananya di atas lima tahun," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 12 Oktober 2020.  Menurut dia, 71 orang lainnya tidak ditahan karena ancaman hukuman mereka hanya satu hingga dua tahun penjara. Dia memastikan pelaku yang tak tidak ditahan tetap diproses hukum. Argo memerinci Polda Sumatra Utara menetapkan 32 orang tersangka dan ditahan semua. Polda Jambi menjaring lima tersangka yang tidak ditahan. Di Sumatra Selatan, ada enam tersangka yang ditahan semua. Lampung memiliki empat tersangka yang ditahan semua, sedangkan Banten 14 tersangka dan satu ditahan. Polda Metro Jaya menetapkan 54 orang tersangka dengan 28 orang ditahan. Polda Jawa Barat menangkap 14 tersangka dengan empat ditahan. Polda Jawa Tengah menjaring lima tersangka yang ditahan semua, Jawa Timur 15 tersangka dengan empat ditahan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta empat tersangka yang ditahan semua. Di Kalimantan Barat, polisi menangkap lima tersangka dengan dua orang ditahan. Di Kalimantan Selatan, polisi menahan satu orang. Di Sulawesi Selatan, ada enam tersangka yang ditahan semua, dan Sulawesi Tengah tiga tersangka dengan satu orang ditahan.  "Dari tersangka ini statusnya mahasiswa 29, pelajar 83, masyarakat tujuh, buruh tujuh, pengangguran 10, lain-lain 30. Ada juga ibu rumah tangga di Sumatra Utara ditahan," beber jenderal bintang dua itu. Selain itu, Argo mengatakan 5.918 orang yang ditangkap berasal dari berbagai kalangan. Sebanyak 796 orang dari kelompok anarko, 601 dari masyarakat umum, 1.548 pelajar, 443 mahasiswa, 55 pengangguran, 484 buruh, serta sisanya lain-lain.     "Kemudian sesuai perintah undang-undang, perintah Bapak Kapolri Jenderal Idham Azis bahwa pelaku diproses dan tidak dilakukan penangguhan penahanan diproses lanjut sampai ke pengadilan," tegas mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.  Argo menjelaskan demo dilakukan dari Senin, 5 Oktober, dan puncaknya pada Kamis, 8 Oktober 2020. Unjuk rasa itu disebut ditunggangi kelompok anarko yang menimbulkan korban baik orang maupun fasilitas.  Argo memerinci sejumlah dampak dari demo berujung ricuh itu. Anggota Polrestabes Surabaya mengalami luka-luka akibat dilempar batu. Hal serupa juga terjadi di Polrestabes Semarang. Korban yang dilempar batu polisi wanita (polwan) yang tengah mengamankan demo.  "Mana ada demo pakai batu, ini pengunjuk rasa yang anarki," tutur dia.  Baca: Pascademo UU Cipta Kerja, 1.000 Polisi Jalani Rapid Test Kemudian dampak terhadap fasilitas yakni pos polisi dan halte bus TransJakarta dirusak hingga dibakar. Mobil dinas kepolisian diinjak-injak hingga rusak. Mobil pelat merah yang tengah parkir juga menjadi korban amukan.  "Yang saya sesali ini ada juga ambulans untuk mengangkut orang sakit dirusak juga, nanti bagaimana kalau ada yang sakit, anggota atau massa yang sakit bagaimana bawa ke rumah sakit," imbuh dia.