Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Galaila Agustiawan menjalani sidang perdana - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Galaila Agustiawan menjalani sidang perdana - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Karen Kecewa Tak Langsung Bacakan Pembelaan

Nasional Kasus hukum Karen Galaila
Fachri Audhia Hafiez • 31 Januari 2019 15:43
Jakarta: Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Galaila Agustiawan kecewa tak bisa langsung membacakan nota keberatan atau eksepsi terkait dakwaan jaksa. Karendidakwa merugikan keuangan negara senilai Rp568 miliar.
 
"Tadinya saya memang berharap bahwa eksepsi dari dakwaan tersebut bisa dibacakan hari ini, tapi memang harus menunggu pekan depan," kata Karen usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Januari 2019.
 
Karen enggan bicara banyak soal tuduhan padanya. Dia meyakini pemerintah melindungi aksi korporasi yang dilakukan Pertamina.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kuasa Hukum Karen, Soesilo Ariwibowo, menilai aksi kliennya tidak bisa dibawa ke ranah pidana. Sebab, prosedur investasi merupakan area korporasi.
 
"Ini mekanisme ini semua sudah diatur korporasi, tidak bisa melakukan pelanggaran prosedur internal. Itu sekalipun merugikan negara ini menurut dakwaan belum tentu menjadi suatu tindak pidana," ujar Soesilo.
 
Dia bilang, akusisi Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia sudah mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait, termasuk dari Dewan Komisaris (Dekom) Pertamina. Jaksa menyebut, investasi ini belum disetujui Dekom.
 
(Baca juga:Karen Agustiawan Didakwa Rugikan Negara Rp568 Miliar)
 
Selain itu, proses akusisi Blok BMG, tim akusisi melibatkan beberapa konsultan independen yang mempunyai reputasi internasional yaitu PT Deloite Konsultan Indonesia sebagai financial advisor dan melakukan due diligence dan Baker McKenzie untuk legal advisor.
 
Dalam dakwaan, Karen dianggap mengabaikan prosedur investasi PT Pertamina terkait Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.
 
Dalam memutuskan investasi PI, Karen menyetujui PI Blok BMG tanpa adanya due diligence (uji kelayakan) serta tanpa adanya analisa resiko. Namun, sudah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA) tanpa adanya persetujuan dari bagian Legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.
 
Dengan demikian, dia dianggap memperkaya Rock Oil Company (ROC) Australia, yang memiliki Blok BMG Australia.
 
Jaksa menilai perbuatan Karen melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
(Baca juga:Kejagung Pastikan Punya Bukti Mentersangkakan Karen)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif