Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Galaila Agustiawan. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Galaila Agustiawan. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Karen Agustiawan Didakwa Rugikan Negara Rp568 Miliar

Nasional Kasus hukum Karen Galaila
Fachri Audhia Hafiez • 31 Januari 2019 13:57
Jakarta: Karen Galaila Agustiawan didakwa merugikan senilai Rp568 miliar dari hasil korupsi saat menjabat sebagai Direktur Hulu PT Pertamina periode 2008-2009 dan Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014. Dia dianggap mengabaikan prosedur investasi PT Pertamina, terkait Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.
 
"Yang bersangkutan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp568.066.000.000 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut," kata Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung, TM Pakpahan saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Januari 2019.
 
Karen dianggap mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di Pertamina. Prosedur itu tertuang dan diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ketentuan atau pedoman investasi lainnya, yakni dalam PI atas lapangan atau BMG Australia tahun 2009 telah memutuskan melakukan investasi PI blok BMG tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu," ucap Jaksa Pakpahan.
 
Baca: Karen Agustiawan Berharap Keadilan
 
Dalam memutuskan investasi PI, Karen menyetujui PI Blok BMG tanpa adanya due diligence (uji kelayakan) serta tanpa adanya analisa resiko. Namun, sudah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA) tanpa adanya persetujuan dari bagian Legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.
 
Dengan demikian, dia dianggap memperkaya Rock Oil Company (ROC) Australia, yang memiliki Blok BMG Australia.
 
Jaksa menilai, perbuatan Karen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif