Baiq Nurul Maknun. ANT/Dhimas Pratama.
Baiq Nurul Maknun. ANT/Dhimas Pratama.

Bukti Menjerat Baiq Nuril Dinilai Lemah

Nasional pencemaran nama baik
Candra Yuri Nuralam • 08 Juli 2019 08:11
Jakarta: Pengamat pidana Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi mengatakan kasus Baiq Nuril merupakan bukti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bermasalah. Baiq Nuril dinilai tak pantas dipenjara.
 
"Saya baca putusan pengadilannya, kalau dibaca sebenarnya bukti untuk menjerat Baiq secara normatif lemah," kata Fachrizal kepada Medcom.id, Senin, 8 Juli 2019.
 
Baca: Nasib Baiq Nuril di Tangan Presiden Jokowi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Fachrizal mengatakan Baiq Nuril lebih pantas dijadikan korban ketimbang tersangka. Dalam persidangan, mantan guru honorer itu tak terbukti menyebarkan konten asusila.
 
Ia menilai Baiq Nuril merupakan korban pelecahan seksual. Fachrizal mengaku sulit melindungi Baiq Nuril dari tindakan pelecehan seksual.
 
"Selama Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) belum disahkan memang repot melindungi orang-orang seperti Baiq Nuril dari ancaman pelecehan seksual," ujar Fachrizal.
 
Permintaan amnesti Baiq Nuril kepada Presiden Joko Widodo dinilai wajar. Presiden diharapkan mengabulkan permintaan itu.
 
"Saya kira sudah saatnya amnesti dikembalikan kepada khittahnya sebagai jalan untuk mengatasi penerapan undang-udang yang tidak pro kemanusiaan," tutur Fachrizal.
 
Presiden disebut punya hak memberikan pengampunan berupa amnesti kepada seseorang. Pada penerapannya, pengampunan baru diberikan untuk kasus politik.
 
Namun, pemberian amnesti tidak semudah membalikkan telapak tangan. Setidaknya, kata Fachrizal, Presiden harus mendapatkan saran dari Mahkamah Agung dan persetujuan DPR.
 
Usai pemberian amnesti, Fickar meminta Presiden dan DPR merevisi Undang-Undang ITE. "DPR dan Presiden harus memastikan kasus seperti Baiq tidak terjadi lagi, harus ada cara dengan segera melakukan revisi undang-undang ITE," kata Fachrizal.
 
Baiq Nuril berencana mengajukan proses amnesti ke Presiden Joko Widodo Jumat, 12 Juli. Langkah ini diambil setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung.
 
Presiden Jokowi mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti. Kepala Negara akan berdiskusi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly; dan Jaksa Agung M Prasetyo terkait kasus ini.
 
Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan guru honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril Maknun atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Baiq dituduh menyebarluaskan rekaman dugaan asusila yang dilakukan Kepala Sekolah SMAN 7.
 
Baca: Baiq Nuril Ajukan Amnesti ke Presiden Pekan Depan
 
Ketua majelis hakim Suhadi dibantu hakim anggota Margono dan Desnayeti dalam perkara itu. Majelis hakim menilai dalil pemohon putusan MA dalam tingkat kasasi mengandung muatan kekhilafan hakim atau keliru tak dapat dibenarkan.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif