Jakarta: Pengacara terdakwa dugaan penganiayaan Warga Negara Asing (WNA) Wenhai Guan, Andy Cahyady, Sudarmanto, merespons replik jaksa penuntut umum (JPU) yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sudarmanto menegaskan kliennya korban dalam kasus tersebut.
"Tanggapan JPU itu terlalu mengada-ada. Artinya, kita sudah memberikan pledoi berdasarkan fakta-fakta yang kita ajukan pada persidangan, pada kesaksian dari sekuriti perumahan, kesaksian dari tetangga yang melihat bahwa memang yang dihadang itu klien kami," kata Sudarmanto saat dikonfirmasi, Rabu, 3 November 2021.
Menurut Sudarmanto, penganiayaan terhadap Wenhai mengada-ada. Hasil visum et repertum Wenhai Guan dibuat pada 2018, sedangkan laporan polisi kepada Andy dibuat pada 2020.
Terlebih, Wenhai Guan sudah ditetapkan sebagai terpidana dalam kasus yang sama. Namun, sampai saat ini belum pernah menjalani hukuman, bahkan tengah berada di Singapura.
"Pada dasarnya kita juga mengajukan duplik atas replik dari JPU. Karena kita juga punya hak duplik atas replik oleh JPU. Bahwasannya apa-apa yang sudah dibicarakan JPU kita juga punya argumen hukum tersendiri," tegas Sudarmanto.
Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hadjar mengkritisi peradilan terhadap Andy. Pasalnya, Andy diadili dalam kasus yang sama oleh lawannya Wenhai Guan yang sudah divonis bersalah.
"Peradilan sebuah perkara yang sama tidak boleh dilakukan, karena melanggar asas nebis in idem yang diatur dalam rumusan Pasal 76 KUHP," ungkap Fickar saat dikonfirmasi terpisah.
Fickar meminta JPU membuat surat dakwaan lebih cermat, jelas, dan teliti. Terutama, menerapkan teori-teori yang terdapat di dalam hukum acara.
"Sekalipun ingin menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga persidangan dua kali terhadap kasus yang sama ini akan merampas hak-hak terdakwa dalam tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum," ucapnya.
Menurut Fickar, status Andy sebagai korban penganiayaan Wenhai juga harus menjadi pertimbangan. Sebab, Wenhai telah divonis enam bulan penjara pada Juni 2021.
"Apalagi, sesungguhnya terdakwanya juga korban penganiayaan," tegas Fickar.
Sebelumnya, Jaksa Dyofa Yudhistira menolak seluruh nota pembelaan atau pledoi terdakwa Andy dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa, 2 November 2021. Dia tidak mengubah tuntutan satu tahun penjara terhadap terdakwa Andy.
"Menolak nota pembelaan atau pledoi terdakwa. Menjatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan yang sudah kami baca dalam persidangan sebelumnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan," kata Dyofa dalam sidang tersebut.
Dyofa menilai saksi-saksi yang diajukan pihak Andy dalam persidangan tidak relevan. Seperti, saksi sekuriti perumahan yang datang setelah penganiayaan terjadi, sehingga dianggap tidak mengetahui peristiwa pidana.
Bukti foto dan video yang dihadirkan di persidangan dianggap sudah cukup membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan Andy. Ketidakhadiran tim medis untuk membahas visum et repertum Wenhai dalam persidangan juga dinilai tidak mengurangi bukti. Dyofa menyakini hasil visum Wenhai alat bukti yang sah.
Dyofa emoh bicara banyak saat ditanya usai persidangan. Dia bergegas meninggalkan ruang sidang.
"Enggak ada tanggapan, kan (replik) sudah dibacakan," ujar Dyofa.
Baca: Terdakwa Andy Cahyady Ungkap Kejanggalan Alat Bukti Jaksa dalam Pleidoi
Kasus ini bermula saat penganiayaan yang dilakukan WNA Wenhai Guan terhadap Andy Cahyady. Namun, Wenhai mengaku menjadi korban dan melaporkan Andy ke polisi hingga diputus bersalah dan telah menjalani hukuman pidana enam bulan penjara.
Andy Cahyady kemudian melaporkan balik perbuatan penganiayaan yang dilakukan Wenhai. Wenhai kemudian diputus enam bulan penjara. Namun, belum sempat menjalani hukuman, warga asing itu kembali ke negara asal di Singapura.
Selang beberapa bulan, Wenhai Guan kembali ke Tanah Air dan melaporkan Andy dalam perkara yang sama. Andy Cahyady kemudian diproses hingga dituntut satu tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa, 12 Oktober 2021.
Jakarta: Pengacara terdakwa dugaan penganiayaan
Warga Negara Asing (WNA) Wenhai Guan,
Andy Cahyady, Sudarmanto, merespons replik jaksa penuntut umum (JPU) yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sudarmanto menegaskan kliennya korban dalam
kasus tersebut.
"Tanggapan JPU itu terlalu mengada-ada. Artinya, kita sudah memberikan pledoi berdasarkan fakta-fakta yang kita ajukan pada persidangan, pada kesaksian dari sekuriti perumahan, kesaksian dari tetangga yang melihat bahwa memang yang dihadang itu klien kami," kata Sudarmanto saat dikonfirmasi, Rabu, 3 November 2021.
Menurut Sudarmanto, penganiayaan terhadap Wenhai mengada-ada. Hasil
visum et repertum Wenhai Guan dibuat pada 2018, sedangkan laporan polisi kepada Andy dibuat pada 2020.
Terlebih, Wenhai Guan sudah ditetapkan sebagai terpidana dalam kasus yang sama. Namun, sampai saat ini belum pernah menjalani hukuman, bahkan tengah berada di Singapura.
"Pada dasarnya kita juga mengajukan duplik atas replik dari JPU. Karena kita juga punya hak duplik atas replik oleh JPU. Bahwasannya apa-apa yang sudah dibicarakan JPU kita juga punya argumen hukum tersendiri," tegas Sudarmanto.
Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hadjar mengkritisi peradilan terhadap Andy. Pasalnya, Andy diadili dalam kasus yang sama oleh lawannya Wenhai Guan yang sudah divonis bersalah.
"Peradilan sebuah perkara yang sama tidak boleh dilakukan, karena melanggar asas nebis in idem yang diatur dalam rumusan Pasal 76 KUHP," ungkap Fickar saat dikonfirmasi terpisah.
Fickar meminta JPU membuat surat dakwaan lebih cermat, jelas, dan teliti. Terutama, menerapkan teori-teori yang terdapat di dalam hukum acara.
"Sekalipun ingin menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga persidangan dua kali terhadap kasus yang sama ini akan merampas hak-hak terdakwa dalam tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum," ucapnya.
