Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

Badan Antikorupsi Bisa Memperjelas Keberadaan KPK

Nasional kpk Amendemen UUD 45
Whisnu Mardiansyah • 10 Desember 2019 17:41
Jakarta: Usulan badan pemberantasan korupsi masuk amendemen Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditindaklanjuti. Sehingga, perdebatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga ad-hoc atau permanen diakhiri.
 
"Niat orang korupsi selalu ada. Selama ada kekuasaan selama itu juga ada potensi korupsi. Karenanya memang masuk akal kemudian PKS (Partai Keadilan Sejahtera) mengusulkan agar badan antikorupsi masuk dalam amendemen konstitusi," kata anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil kepada Medcom.id di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.
 
Nasir menuturkan eksistensi keberadaan KPK dari tahun ke tahun bersandar pada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Dia khawatir keberadaan KPK sebagai lembaga ad-hoc bisa didepak bila dianggap tak dibutuhkan lagi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi tergantung pembentuk undang-undang. Makanya harus dievaluasi terkait dengan pemberantasan korupsi itu sendiri. Jadi usulan yang diusulkan oleh KPK Ini sebenarnya sudah direspons oleh PKS," jelas Nasir.
 
Nasir mengaku butuh kajian mendalamuntuk memasukkan badan antikorupsi ke konstitusi. Merujuk kasus korupsi yang tak kunjung usai, kata Nasir, memang semestinya ada lembaga permanen yang menangani korupsi dan dilindungi konstitusi.
 
"Badan antikorupsi perlu dimasukkan (konstitusi) sebagai bentuk dan komitmen kita memberantas korupsi di Indonesia," kata dia.
 
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengusulkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait badan pemberantasan korupsi. Langkah tersebut agar Indonesia konsisten memberantas korupsi.
 
"Badan-badan antikorupsi harus masuk konstitusi di negara kita. Tidak hanya bicara periode satu dan periode dua (masa jabatan presiden)," ujar Saut dalam diskusi Crosscheck by Medcom.id di Upnormal Coffee and Roasters, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 8 Desember 2019.
 
Dia menilai pemerintah perlu lebih konsisten menegakkan pemberantasan korupsi. Sebab, banyak deklarasi-deklarasi antikroupsi bertaraf internasional yang diratifikasi Indonesia.
 
Saut memandang negara-negara lain lebih konsisten mengenai hal ini. Misalnya, memasukkan instansi antikorupsi secara spesifik dalam konstitusi mereka.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif