Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Titan Infra Energi Berharap Komunikasi dengan Kreditur Bisa Lebih Baik

Juven Martua Sitompul • 27 Juni 2022 01:15
Jakarta: Direktur Utama PT Titan Infra Energi (TIE) Darwan Siregar Darwan mengakui pihaknya mempunyai kredit dan kewajiban mengembalikan kepada bank (kreditur). Namun, perjanjian kredit itu berlaku sampai November 2023.
 
Kredit sebesar USD450 juta itu dengan jaminan seluruh aset, saham, perusahaan, anak perusahaan, maupun jaminan pribadi. Darwan menjelaskan pihaknya berupaya melakukan penangguhan pembayaran pada 2020 lantaran dampak pandemi covid-9 yang melanda dunia sehingga harga komoditas energi termasuk batu bara terjun bebas ke titik terendah.
 
Proposal penundaan itu bukan tanpa alasan. Sebab, begitu pemerintah Indonesia mengumumkan adanya pandemi covid-19, pihak Otoritas Jasa Keuangan juga meluncurkan beleid relaksasi kredit. Titan pun berusaha mengikuti kebijakan relaksasi kredit tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun sepanjang tiga tahun terakhir ini, kata dia, upaya restrukturisasi kredit yang disodorkan Titan ke kreditur sindikasi termasuk Bank Mandiri, selalu bertepuk sebelah tangan.
 
"Sebagai bentuk niat baik, kami segera datangi kembali Bank Mandiri. Sebagai nasabah, kami berharap komunikasi bisa berjalan lebih baik lagi," kata Darwan kepada wartawan, Jakarta, Minggu, 26 Juni 2022.
 
Sebagai bukti niat baik, Titan bahkan terus berupaya mengangsur kredit sindikasi tersebut. Misalnya, pada 2021 Titan melakukan pembayaran lebih dari USD46 juta dan sampai dengan Juni 2022 lebih dari USD35 juta.
 

Baca: Stafsus Wapres: Kasus Titan Sangat Berpotensi Merugikan Negara


PT Bank Mandiri Tbk akhirnya buka suara soal kasus PT Titan. Namun, pernyataan Mandiri melalui keterbukaan informasi publik di bursa efek Indonesia dinilai normatif. Dalam keterangannya, Mandiri menyatakan utang Titan kepada kreditur sindikasi berstatus non performing loan alias macet.
 
"Pernyataan NPL itu sangat berlebihan. Buktinya, kita masih bayar," kata Darwan.
 
Sementara itu, kuasa hukum PT Titan, Haposan Hutagalung, mengatakan situasi pandemi mmebuat kliennya tidak mampu mencicil utangnya secara penuh. Dia mengutip Pasal 19 ayat (2) UU 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
 
"Undang-undang ini berbunyi, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang," kutip Haposan.
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif