KPK Bawa Dua Koper dari Ruangan Eni
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi membawa dua buah koper dari ruangan Eni Maulani Saragih di Nusantara I Kompleks Parlemen. Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai menggeledah ruang kerja Eni Maulani Saragih di Nusantara I Kompleks Parlemen. Penggeledahan berlangsung selama 3 jam 45 menit. 

Petugas KPK memeriksa ruang nomor 1121 lantai 11 Nusantara 1 sejak pukul 18.00 WIB. Petugas baru keluar sekitar pukul 21.47 malam. 

Dari hasil penggeledahan itu, petugas membawa dua koper besar berwarna silver, satu koper kecil berwarna hitam, dan satu kardus. Dari pantauan medcom.id, sebanyak enam orang petugas KPK memeriksa ruangan Eni. 


Baca: Sofyan tak Menyimpan Dokumen Rahasia di Rumah

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad membenarkan penggeledahan itu. Surat pengeledahan telah disampaikan KPK ke DPR.

"Tadi kita sudah diinformasikan KPK juga sudah dikasih surat perintahnya dan sudah kita dampingi dan saat ini sedang berlangsung," kata Dasco saat dihubungi wartawan, Senin, 16 Juli 2018.

Penggeledahan didampingi beberapa staf dan tenaga ahli dari MKD. Hingga berita ini diturunkan pengeledahan masih berlangsung.

"Saya dampingi sebentar lalu ada beberapa anggota dan staff dan tenaga ahli MKD sekarang sedang berlangsung sampai dengan selesai," pungkasnya.

Baca: KPK Mendatangi Kantor PLN

KPK sebelumnya menetapkan Eni dan Johannes sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Eni diduga menerima suap sebanyak Rp4,8 miliar untuk memuluskan perusahaan Blackgold Natural Resources Limited milik Johannes menggarap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Atas perbuatannya, Eni selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP.

Johannes selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.‎



(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id