MK Tolak Permohonan Taksi Daring jadi Angkutan Umum
Ilustrasi taksi daring - Medcom.id
Jakarta: Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang diajukan sejumlah pengemudi taksi daring. Majelis hakim menilai taksi daring bukan jenis angkutan tersendiri. 

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018. 

Pemohon yang sehari-hari bekerja sebagai sopir taksi daring mempersoalkan Pasal
151 huruf a UU LLAJ yang belum mengakomodasi taksi daring sebagai salah satu penyedia jasa angkutan. Dalam aturan itu, yang tergolong dalam angkutan tidak dalam trayek adalah taksi, angkutan dengan tujuan tertentu, angkutan pariwisata, dan angkutan kawasan.


Majelis hakim berpendapat bila taksi daring dijadikan sebagian dari norma Pasal 151 huruf a UU LLAJ, maka akan menjadi jenis angkutan tersendiri. 

Hakim Konstitusi Aswanto dalam pertimbangannya mengatakan, seandainya menjadi jenis tersendiri bakal sulit membedakan antara taksi dengan 'taksi aplikasi berbasis teknologi' (taksi daring). Sebab terdapat banyak persamaan antara keduanya.

(Baca juga: Revisi UU Lalu Lintas Masih Digodok)

"Maka apabila permohonan para pemohon dikabulkan akan terjadi kekaburan konsep mengenai angkutan orang sebagaimana telah diatur dalam UU LLAJ," jelas Aswanto.

Majelis berpendapat istilah "aplikasi berbasis teknologi" bukanlah sesuatu yang menunjukkan pada penentuan jenis angkutan. Melainkan cara pengguna jasa angkutan memperoleh atau memesan layanan jasa angkutan.

"Cara bagaimana pelanggan memperoleh jasa angkutan tidak dapat dijadikan alasan untuk menentukan bahwa 'taksi aplikasi berbasis teknologi' merupakan jenis tersendiri dari salah satu jenis angkutan orang," jelas Aswanto.

Berdasarkan argumentasi di atas, menurut hakim, keberadaan Pasal 151 huruf a UU LLAJ yang belum atau tidak memuat norma tentang "taksi aplikasi berbasis teknologi" sebagaimana dikehendaki para pemohon, tidak serta-merta bertentangan dengan UUD 1945.

(Baca juga: Kuota Taksi Daring jadi Sumber Konflik Sosial)





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id