Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Galaila Agustiawan. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Galaila Agustiawan. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Karen Anggap Dakwaan Jaksa Keliru

Nasional Kasus hukum Karen Galaila
Fachri Audhia Hafiez • 07 Februari 2019 13:36
Jakarta: Terdakwa mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan menganggap dakwaan jaksa kepadanya keliru. Hal itu ia sampaikan melalui nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan oleh pengacara Karen, Soesilo Aribowo.
 
"Surat dakwaan tidak cermat, karena penuntut umum telah keliru dengan menafsirkan dan menggolongkan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana korupsi," ujarnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Februari 2019.
 
Soesilo membantah kliennya melakukan korupsi alih-alih aksi korporasi guna pelaksanaan prinsip Business Judgement Rule (BJR) sebagaimana diatur alam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Menurutnya surat dakwaan tidak jelas dan lengkap. Ia menilai pihak yang diuntungkan dan yang menerima manfaat dari kerugian negara tak dijelaskan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di dalam berkas perkara, tidak sekali pun dapat ditemukan bahwa (korporasi) ROC Oil Company Limited Australia telah diperiksa secara pro justitia oleh penyidik, bahkan upaya melakukan pemanggilan secara pro justitia atau penyidikan pun tidak pernah dilakukan," ungkapnya.
 
Baca juga:Karen Kecewa Tak Langsung Bacakan Pembelaan
 
Soesilo melanjutkan, surat dakwaan juga tidak menjelaskan unsur kesalahan Karen secara lengkap. Salah satunya kesalahan Karen berupa niat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
 
"Tentang adanya kerugian keuangan negara dalam kegiatan investasi Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009 merupakan pendapat yang tidak cermat," ujar Soesilo.
 
Karen sebelumnya diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan investasi yang dilakukan oleh PT Pertamina di salah satu blok migas yang bernama Blok BMG di Australia pada tahun 2009. Investasi tersebut adalah akuisisi dalam bentuk participating interest sebesar 10 persen dari sebuah perusahaan yang bernama Roc Oil Company Limited (ROC).
 
Menurut Soesilo, investasi ini merupakan langkah nyata dari amanah yang diberikan oleh pemegang saham kepada Direksi PT Pertamina guna meningkatkan cadangan dan produksi migas nasional. Seperti halnya tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2009-2013 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2009.
 
"Direksi Pertamina sejak saat itu telah berupaya melakukan aksi korporasi secara profesional dan terukur dengan mengakuisisi beberapa blok migas, baik di dalam maupun luar negeri," ujar Soesilo.
 
Baca juga: Karen Agustiawan Didakwa Rugikan Negara Rp568 Miliar
 
Karen Galaila Agustiawan didakwa merugikan senilai Rp568 miliar dari hasil korupsi saat menjabat sebagai Direktur Hulu PT Pertamina periode 2008-2009 dan Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014. Dalam melakukan investasi PT Pertamina, terkait participating interest atas Lapangan atau Blok BMG Australia tahun 2009, dia dianggap mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di Pertamina. Prosedur itu tertuang dan diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
 
Dalam memutuskan investasi PI, Karen menyetujui PI Blok BMG tanpa adanya due diligence (uji kelayakan) serta tanpa adanya analisa resiko. Namun, sudah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA) tanpa adanya persetujuan dari bagian Legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina. Dengan demikian, dia dianggap memperkaya Rock Oil Company (ROC) Australia, yang memiliki Blok BMG Australia.
 
Jaksa menilai, perbuatan Karen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif