Ilustrasi KPK. Foto: MI.
Ilustrasi KPK. Foto: MI.

Saksi Kasus Gratifikasi Bupati Sunjaya Dicegah ke Luar Negeri

Nasional OTT Bupati Cirebon
Candra Yuri Nuralam • 15 November 2019 17:56
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dua orang dari pihak swasta bepergian ke luar negeri. Keterangan keduanya dalam perkara gratifikasi Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastradiperlukan sewaktu-waktu.
 
"Dua pihak swasta itu ialah Heru Dewanto dan Teguh Haryono," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 15 November 2019.
 
Febri mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat resmi pencegahan kepada pihak imigrasi. Pencegahan berlaku selama enam bulan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Terhitung sejak 1 November 2019," ujar Febri.
 
Sunjaya ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) total Rp51 miliar. Uang tersebut diperoleh dari gratifikasi dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan mengatasnamakan pihak lain.
 
Sunjaya diduga menerima Rp41,1 miliar sejak menjabat sebagai bupati pada rentang 2014-2018. Aksi itu berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai kepala daerah.
 
Fulus Rp31,5 miliar diterima Sunjaya terkait pengadaan barang jasa dari pengusaha. Sunjaya juga mengantongi Rp3,09 miliar dari mutasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) di Cirebon.
 
Dia juga mendapat setoran Rp5,9 miliar dari kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/organisasi perangkat daerah (OPD). Sementara dari perizinan galian, dia kecipratan Rp500 juta.
 
Politikus PDI Perjuangan itu juga menerima hadiah atau janji Rp6,04 miliar terkait perizinan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 di Cirebon. Dia juga mendapat Rp4 miliar dari perizinan properti.
 
Sunjaya tidak melaporkan gratifikasi ini kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja. Sunjaya disangka melanggar Pasal 12 C Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 
Sunjaya lebih dulu divonis dalam perkara suap Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Cirebon, Gatot Rachmanto, terkait jual beli jabatan. Dia divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif