Depok: Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, berkomitmen mewujudkan satu data sebagai acuan untuk perencanaan, pengambil keputusan sampai kepada tahap evaluasi yang berkualitas dan efektif.
Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kota Depok Nina Suzana mengatakan perlu adanya penguatan kelembagaan statistik, karena satu data menjadi modal untuk proses pengambilan kebijakan dan ini perlu dukungan semua pihak.
"Kami meminta seluruh Perangkat Daerah untuk berkomitmen dalam mewujudkan satu data. Data menjadi acuan untuk perencanaan sampai kepada tahap evaluasi yang berkualitas dan efektif. Jadi, perlu dukungan semua pihak," tuturnya, Rabu, 11 Oktober 2023.
Setiap Perangkat Daerah, katanya, juga wajib melakukan pembaruan data dan informasi. Mengingat, data ini akan digunakan untuk berbagai kepentingan salah satunya pengambilan kebijakan atau keputusan.
Pada saat Perangkat Daerah tidak memperbarui data dengan baik maka akan berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan terutama dalam penyusunan anggaran.
Data yang dimasukkan pada masing-masing Dinas bisa menjadi dasar perencanaan agar bisa kami sesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kami sedang melangkah dengan satu data dan tidak bisa lepas dari dukungan Perangkat Daerah. Tidak bisa hanya satu dan dua unit kerja. Semuanya harus mendukung," jelas dia.
Depok: Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, berkomitmen mewujudkan satu data sebagai acuan untuk perencanaan,
pengambil keputusan sampai kepada tahap evaluasi yang berkualitas dan efektif.
Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kota Depok Nina Suzana mengatakan perlu adanya penguatan kelembagaan statistik, karena satu data menjadi modal untuk proses pengambilan kebijakan dan ini perlu dukungan semua pihak.
"Kami meminta seluruh Perangkat Daerah untuk berkomitmen dalam mewujudkan satu data. Data menjadi acuan untuk perencanaan sampai kepada tahap evaluasi yang berkualitas dan efektif. Jadi, perlu dukungan semua pihak," tuturnya, Rabu, 11 Oktober 2023.
Setiap Perangkat Daerah, katanya, juga wajib melakukan pembaruan data dan informasi. Mengingat, data ini akan digunakan untuk berbagai kepentingan salah satunya pengambilan kebijakan atau keputusan.
Pada saat Perangkat Daerah tidak memperbarui data dengan baik maka akan berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan terutama dalam penyusunan anggaran.
Data yang dimasukkan pada masing-masing Dinas bisa menjadi dasar perencanaan agar bisa kami sesuaikan dengan kemampuan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kami sedang melangkah dengan satu data dan tidak bisa lepas dari dukungan Perangkat Daerah. Tidak bisa hanya satu dan dua unit kerja. Semuanya harus mendukung," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
