Depok: Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, pihaknya siap menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 70 persen kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai September 2023.
"Nantinya ASN 30 persen work from office (WFO) dan 70 persen WFH," kata Mohammad Idris di Depok, Sabtu, 26 Agustus 2023.
Langkah tersebut, kata Idris, sebagai kewaspadaan dini terhadap kualitas udara di Kota Depok, yang kini masih dalam kategori Sedang berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Artinya kalau memang sedang sudah naik, ini kewaspadaan kita semuanya, kita tidak mau bela-bela warga kita sedang, ringan, ekstrem segala macam, justru, menjadi tantangan buat kita lebih waspada,” ucap Idris.
Ia menyatakan, untuk dinas-dinas yang memang SDM-nya dibutuhkan secara terus-menerus seperti pelayanan masyarakat tetap WFO.
"Penerapan WFH mulai September, sebab baru kemarin turun Surat Edaran (SE)-nya dari Kementerian Dalam Negeri," terang dia.
Lebih lanjut, Idris menyebutkan, memang ada wacana adanya pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk anak sekolah, tetapi hal itu masih menunggu arahan dari Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud).
“Kami lagi menunggu arahan dari Kementerian Pendidikan juga biasanya ada keputusan 3 atau 4 menteri, sehingga semuanya serentak bisa sama,” jelasnya.
Depok: Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, pihaknya siap menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 70 persen kepada para
Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai September 2023.
"Nantinya ASN 30 persen work from office (WFO) dan 70 persen WFH," kata Mohammad Idris di Depok, Sabtu, 26 Agustus 2023.
Langkah tersebut, kata Idris, sebagai kewaspadaan dini terhadap kualitas udara di Kota Depok, yang kini masih dalam kategori Sedang berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Artinya kalau memang sedang sudah naik, ini kewaspadaan kita semuanya, kita tidak mau bela-bela warga kita sedang, ringan, ekstrem segala macam, justru, menjadi tantangan buat kita lebih waspada,” ucap Idris.
Ia menyatakan, untuk dinas-dinas yang memang SDM-nya dibutuhkan secara terus-menerus seperti pelayanan masyarakat tetap WFO.
"Penerapan WFH mulai September, sebab baru kemarin turun Surat Edaran (SE)-nya dari Kementerian Dalam Negeri," terang dia.
Lebih lanjut, Idris menyebutkan, memang ada wacana adanya pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk anak sekolah, tetapi hal itu masih
menunggu arahan dari Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud).
“Kami lagi menunggu arahan dari Kementerian Pendidikan juga biasanya ada keputusan 3 atau 4 menteri, sehingga semuanya serentak bisa sama,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
