Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahjono. (Foto: Medcom.id/Antonio)
Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahjono. (Foto: Medcom.id/Antonio)

IMB Disebut Bagian dari Pengendalian Lingkungan

Nasional Omnibus Law Izin Mendirikan Bangunan
Antonio • 18 Februari 2020 18:00
Bekasi: Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahjono menilai penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagian dari pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah. Ia tak setuju jika aturan itu dihapuskan.
 
"Yang perlu dilakukan itu mengoptimalkan pelayanan dengan menyederhanakan proses perizinan," ujar Tri, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 18 Februari 2020.
 
Menurut dia, dalam proses pemberian izin ada mekanisme dan sinkronisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Penghapusan IMB sebagaimana rancangan Omnibus Law Cipta Kerja, hanya memotong jalur alih-alih menghambat proses pembangunan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Proses pengendalian seperti persoalan lingkungan hidup, pergerakan orang, dan barang juga perlu diperhatikan. Saya lebih condong seperti itu," kata dia.
 
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sebelumnya menyebut Omnibus Law Cipta Kerja mencerminkan pemerintahan otoritarian. Rancangan undang-undang (RUU) itu dinilai membatasi kewenangan dan kebijakan pemerintah daerah.
 
Bima Arya menyoroti ketentuan yang menghapus kewajiban perusahaan mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemerintah daerah tak bisa mengontrol pengembang nakal jika IMB dihapuskan.
 
"Gimana kita memastikan bahwa lingkugan hidup diperhatikan. Ada pengawasan dalam IMB itu. Kecenderungan jalan pintas ini bahaya. DPR harusnya bisa lebih mengawasi ini," imbuh Bima, Minggu, 16 Februari 2020.
 

(MEL)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif