Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Zulkieflimansyah. ANTARA/Nur Imansyah
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Zulkieflimansyah. ANTARA/Nur Imansyah

Warga NTB Diizinkan Mudik Lokal

Nasional Mudik Lebaran pandemi covid-19 protokol kesehatan Ramadan 2021
Antara • 04 Mei 2021 09:13
Mataram: Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah, menerbitkan Surat Edaran tentang mudik Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah dalam masa pandemi covid-19 untuk tingkat lokal atau dalam daerah boleh dilakukan masyarakat setempat.
 
"Untuk kegiatan mudik lokal antar kabupaten atau kota di dalam wilayah NTB yang menggunakan moda transportasi darat dan laut atau angkutan penyeberangan diperbolehkan dengan syarat mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas (5 M)," kata Zulkieflimansyah, emlansir Antara, Rabu, 4 Mei 2021.
 
Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 550/05/KUM/Tahun 2021 itu, diatur untuk moda transportasi baik darat, laut atau angkutan penyeberangan yang melintasi dan melayani transportasi kabupaten dan kota dalam wilayah NTB diberlakukan pembatasan jumlah penumpang sebesar 70 persen dari total kapasitas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Kota Bogor Tetap Izinkan Salat Idulfitri dengan Protokol Kesehatan
 
Selain itu, dalam SE Gubernur NTB tersebut juga diatur pengetatan mobilitas pelaku perjalanan orang lintas provinsi atau lintas negara menjelang masa Lebaran yang dimulai 22 April sampai dengan 5 Mei 2021 dan pasca-peniadaan mudik yang dimulai dan berlaku 18 Mei sampai 24 Mei 2021.
 
Hal ini mengikuti surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran covid-19 selama Ramadan.
 
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, menegaskan kegiatan mudik antar provinsi sesuai perintah Gubernur NTB dan kebijakan pemerintah pusat ditiadakan atau tidak boleh dilakukan. Kecuali, untuk mudik yang dilakukan antar kabupaten atau kota yang masih dalam provinsi yang sama.
 
"Kita ambil contoh seperti Surabaya ke Madura itu boleh karena masih dalam satu wilayah, demikian ketika masyarakat di Pulau Lombok ingin menyeberang ke Pulau Sumbawa itu boleh. Yang enggak boleh itu antar provinsi," tegas Gita.
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif