Palembang: Pemerintah membangun aplikasi, KIM.id. Aplikasi ini dibentuk karena Pemerintah membutuhkan instrumen untuk menjangkau masyarakat lebih dekat dalam melakukan komunikasi publik.
“Mengingat pemerintah pusat jauh dari pemerintah daerah, KIM.id ini menjadi ujung tombak. Pemerintah perlu perpanjangan tangan langsung sampai ke masyarakat agar informasi dari pusat cepat sampai ke masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, dalam launching dan bimbingan teknis platform digital kemitraan bagi komunitas informasi masyarakat (KIM), di Hotel Aryaduta Palembang, Sumatra Selatan, Senin, 15 Agustus 2022.
Usman mengatakan KIM sebelumnya singkatan dari kelompok informasi masyarakat. KIM merupakan transformasi dari kelompencapir.
“Dulu namanya kelompencapir. Nah, sekarang diubah menjadi komunitas informasi masyarakat,” terang dia.
Dia menjelaskan KIM dinamakan komunitas karena Kominfo ingin membangun kemitraan secara luas dengan masyarakat dalam menginformasikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara langsung kepada masyarakat.
Usman menjelaskan KIM.id dibangun agar segala informasi dan kegiatan masyarakat di daerah bisa diungggah ke KIM.id. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan informasi dari apa yang disampaikan KIM.
“KIM ini kan anggota masyarakat. Kita ambil dari kelompok masyarakat dari daerah-daerah di kabupaten dan kota. Mereka juga akan dilatih bagaimana meng-upload informasi yang mereka sampaikan kepada masyarakat,” ujar dia.
KIM.id juga diharapkan dapat mengisi jika ada blank spot di daerah, termasuk di Sumatra Selatan. Sehingga, KIM.id sangat penting karena peran dan partisipasi rakyat dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah bisa didukung.
Usman menjelaskan tantangan KIM.id ke depan biasanya berkaitan dengan permasalahan digital, seperti blank spot dan literasi digital masyarakat. Kominfo telah memiliki rencana menanggulangi permasalahan tersebut.
“Kominfo telah menyiapkan tulang punggung jaringan infrastruktur internet. Dan kita juga memiliki Ditjen Aptika yang melakukan edukasi atau literasi digital. Ini merupakan ekosistem yang kita bangun,” kata dia.
Di sisi lain, agar edukasi dan literasi berjalan mulus, Kominfo juga telah melaksanakan sosialisasi ke beberapa daerah. “Itu sudah kita lakukan dan terus kita lakukan. Seperti kata Kepala Dinas di Sumsel sendiri tersisa tiga kota dan kabupaten yang belum terbentuk. Artinya, semuanya sudah memiliki KIM.id. Jadi ini harus terus kita sosialisasikan,” kata dia.
Setelah terbentuk dan berjalannya KIM.id, Usman Kansong berharap KIM bisa menggalang dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian, KIM dapat menginformasikan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kepada masyarakat, sehingga dapat berjalan dari masyarakat untuk masyarakat.
Selain itu, Usman berharap melalui KIM akan terbentuk reputasi atau citra positif pemerintah di mata masyarakat secara umum.
Sebelumnya, Usman menyampaikan pemerintah banyak memiliki aplikasi. Ada sebanyak 2.400 bekerja secara sendiri-sendiri.
“Ini tentu tidak efisien karena membutuhkan biaya dan penyimpanan dana. Dengan adanya KIM diharapkan agar setiap aplikasi terintegrasi dalam satu wadah. Bisa saling terkoneksi dan terhubung bahkan dalam satu data,” jelas dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Sumsel, Ahmad Rizwan, menyampaikan Kominfo telah menargetkan minimal 100 juta penduduk Indonesia melek digital. Ini sudah dilaksanakan mulai 2017, selaras bersama program pemerintah provinsi Sumsel mengadakan launching platform digital.
"Sebab, (platform digital) mitra pemerintah dalam menyebarkan sosialisasi dan masyarakat. Dan sebagai wahana konfirmasi dari KIM ke masyarakat dan masyarakat ke KIM. Agar mudah dijangkau lapisan masyarakat. khususnya platform untuk masyarakat,” jelas dia.
Kominfo Sumsel telah mendorong kabupaten kota untuk membentuk forum KIM. Tinggal tiga kabupaten dan kota yang belum membentuk forum tersebut.
Dia akan melakukan monitoring dan evaluasi. Tujuannya, memastikan keberlanjutan di kabupaten kota tersebut.
"Bagaimana pentingnya peranan kelompok informasi masyarakat, kita juga melaksanakan studi banding ke kelompok masyarakat yang lebih aktif dan lebih baik. Kita berharap pengukuhan KIM Provinsi Sumsel untuk masa bakti 2022-2027, segera terlaksana tidak lama lagi. Sehingga bisa bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat serta merancang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat,” ungkap dia.
Dalam launching dan pemberian bimbingan teknis, diikuti ratusan peserta. Selain Kominfo Sumsel, peserta kegiatan ini dari kabupaten dan kota lain. Kabid Kehumasan dan Publikasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Rahmat, mengatakan KIM sangat penting untuk diikuti.
“Kita berharap KIM terus berjalan. Sehingga informasi yang didapat pemerintah provinsi dan pusat juga dapat berjalan dengan baik,” kata dia.
Palembang: Pemerintah membangun aplikasi, KIM.id. Aplikasi ini dibentuk karena Pemerintah membutuhkan instrumen untuk menjangkau masyarakat lebih dekat dalam melakukan
komunikasi publik.
“Mengingat pemerintah pusat jauh dari pemerintah daerah, KIM.id ini menjadi ujung tombak. Pemerintah perlu perpanjangan tangan langsung sampai ke masyarakat agar informasi dari pusat cepat sampai ke masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (
Kominfo), Usman Kansong, dalam
launching dan bimbingan teknis platform digital kemitraan bagi komunitas informasi masyarakat (
KIM), di Hotel Aryaduta Palembang, Sumatra Selatan, Senin, 15 Agustus 2022.
Usman mengatakan KIM sebelumnya singkatan dari kelompok informasi masyarakat. KIM merupakan transformasi dari kelompencapir.
“Dulu namanya kelompencapir. Nah, sekarang diubah menjadi komunitas informasi masyarakat,” terang dia.
Dia menjelaskan KIM dinamakan komunitas karena Kominfo ingin membangun kemitraan secara luas dengan masyarakat dalam menginformasikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara langsung kepada masyarakat.
Usman menjelaskan KIM.id dibangun agar segala informasi dan kegiatan masyarakat di daerah bisa diungggah ke KIM.id. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan informasi dari apa yang disampaikan KIM.
“KIM ini kan anggota masyarakat. Kita ambil dari kelompok masyarakat dari daerah-daerah di kabupaten dan kota. Mereka juga akan dilatih bagaimana meng-
upload informasi yang mereka sampaikan kepada masyarakat,” ujar dia.
KIM.id juga diharapkan dapat mengisi jika ada
blank spot di daerah, termasuk di Sumatra Selatan. Sehingga, KIM.id sangat penting karena peran dan partisipasi rakyat dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah bisa didukung.
Usman menjelaskan tantangan KIM.id ke depan biasanya berkaitan dengan permasalahan digital, seperti
blank spot dan literasi digital masyarakat. Kominfo telah memiliki rencana menanggulangi permasalahan tersebut.
“Kominfo telah menyiapkan tulang punggung jaringan infrastruktur internet. Dan kita juga memiliki Ditjen Aptika yang melakukan edukasi atau literasi digital. Ini merupakan ekosistem yang kita bangun,” kata dia.
Di sisi lain, agar edukasi dan literasi berjalan mulus, Kominfo juga telah melaksanakan sosialisasi ke beberapa daerah. “Itu sudah kita lakukan dan terus kita lakukan. Seperti kata Kepala Dinas di Sumsel sendiri tersisa tiga kota dan kabupaten yang belum terbentuk. Artinya, semuanya sudah memiliki KIM.id. Jadi ini harus terus kita sosialisasikan,” kata dia.
