Tiga pemerintah daerah (pemda) di Malang Raya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan PSBB, Kamis 7 Januari 2021/Humas Pemkot Malang
Tiga pemerintah daerah (pemda) di Malang Raya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan PSBB, Kamis 7 Januari 2021/Humas Pemkot Malang

Malang Raya Sepakati PSBB Jawa Bali

Nasional Virus Korona covid-19 PSBB pandemi covid-19
Daviq Umar Al Faruq • 07 Januari 2021 14:54
Malang: Pemerintah daerah di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu) menggelar rapat koordinasi (rakor) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali. Hasilnya, Malang Raya sepakat menerapkan PSBB Jawa Bali secara besama-sama, sesuai dengan kearifan masing-masing wilayah.
 
"Tidak semua instruksi dari Mendagri dapat kita laksanakan di wilayah Malang Raya, namun kami menyepakati untuk memodifikasi dan disesuaikan dengan keadaan di wilayah Malang Raya," kata Wali Kota Malang, Sutiaji, di Malang, Jawa Timur, Kamis, 7 Januari 2021.
 
Sutiaji pun meminta masyarakat khususnya di wilayah Kota Malang untuk tetap tenang dan menerapkan protokol kesehatan covid-19. Nantinya, penerapan PSBB ini dilakukan demi kebaikan kita semua dan modifikasi PSBB akan dilakukan sesuai kebutuhan wilayah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika sesuai instruksi Mendagri jam aktifitas usaha berakhir pukul 19.00 WIB, maka Malang Raya akan ambil opsi pukul 20.00 WIB atau pukul 21.00 WIB, nanti akan segera kita finalisasi secara teknis setelah rakor berikutnya," tambahnya.
 
Baca: Wali Kota Batu Bersiap Sosialisasi PSBB Jawa Bali
 
Dalam rakor yang diikuti Sutiaji, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, dan pewakilan dari Pemkab Malang itu disepakati untuk perkantoran akan diberlakukan 25 persen bekerja di kantor dan sisanya bekerja di rumah. Penerapan itu terhitung sejak 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021.
 
Kemudian, instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengatur pembatasan kegiatan restoran (makan atau minum) untuk layanan di tempat sebanyak 25 persen.
 
Dia menerangkan, sesuai dengan kearifan lokal Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan memberlakukan 50 persen untuk layanan makan di tempat. Sedangkan layanan pesan antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai jam operasional.
 
BacA: Airlangga Klaim PSBB Jilid III Tak Bawa Sentimen Negatif ke Pasar
 
Pada poin lainnya, seperti pembelajaran tetap dilaksanakan secara daring. Sektor yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen.
 
Kemudian, pekerjaan konstruksi dapat beroperasional 100 persen. Sedangkan kegiatan peribadatan yakni 50 persen dari total kapasitas.
 
"Ini adalah instruksi dari Mendagri sehingga mau tidak mau kita harus menjalankannya," ungkap Sutiaji.
 
Dia menekankan, pada Jumat, 8 Januari 2021, akan dilakukan rakor perihal teknis pelaksanaan PSBB di wilayah Malang Raya. Diharapkan instruksi Mendagri dapat berjalan dengan baik.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif