Tulungagung: Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menjamin hak dan perlakuan yang sama bagi penghayat kepercayaan di daerah itu, termasuk masalah status kepercayaan sebagaimana tertuang dalam kartu tanda penduduk (KTP) mereka.
"Negara sudah mengakui keberadaan penganut kepercayaan sehingga otomatis hak-hak yang melekat pada warga negara harus kita berikan," kata Bupati Tulungagung Maryoto Birowo di Tulungagung, Selasa, 22 Agustus 2023.
Di kolom KTP, lanjut dia, kaum penghayat sudah diberi keleluasaan untuk mencantumkan kepercayaan mereka.
Namun, kata Maryoto, fasilitas itu belum dimanfaatkan kebanyakan para penganut aliran kepercayaan yang memiliki banyak kelompok ini.
Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Tulungagung Rindu Rikat mengatakan jumlah penghayat di daerah itu ada 150 ribu lebih.
"Sejauh ini hanya sekitar 10 persen yang berani mencantumkan status kepercayaannya di kolom keterangan agama di KTP. Selebihnya masih malu-malu," ucap dia.
Menurut Rikat, banyak penghayat yang masih takut dipersulit atau tidak mendapat perlakuan baik dari pemerintah maupun lingkungan sekitar.
"Jadi, yang terang-terangan sekitar 5-10 ribu penghayat. Takut dipersulit, kebanyakan umat penghayat mencantumkan agamanya dengan agama resmi yang diakui oleh negara, seperti Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan Hindu," terang Rikat.
Dengan agama yang ada di KTP, menurut Rikat, mereka belum mendapatkan haknya sebagai penganut kepercayaan, di antaranya hak untuk mendapat pendidikan sesuai kepercayaannya dan hak untuk melangsungkan upacara adat sesuai ajarannya.
"Problem yang kita hadapi belum mempunyai wadah seperti pendidikan. Jadi, anak-anak kita belum bisa untuk belajar sesuai dengan ajaran penghayat," jelasnya.
Tulungagung: Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menjamin hak dan perlakuan yang sama bagi
penghayat kepercayaan di daerah itu, termasuk masalah status kepercayaan sebagaimana tertuang dalam kartu tanda penduduk (KTP) mereka.
"Negara sudah mengakui keberadaan penganut kepercayaan sehingga otomatis hak-hak yang melekat pada warga negara harus kita berikan," kata Bupati Tulungagung Maryoto Birowo di Tulungagung, Selasa, 22 Agustus 2023.
Di kolom KTP, lanjut dia, kaum penghayat sudah diberi keleluasaan untuk mencantumkan kepercayaan mereka.
Namun, kata Maryoto, fasilitas itu belum dimanfaatkan kebanyakan para penganut aliran kepercayaan yang memiliki banyak kelompok ini.
Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Tulungagung Rindu Rikat mengatakan jumlah penghayat di daerah itu ada 150 ribu lebih.
"Sejauh ini hanya sekitar 10 persen yang berani mencantumkan status kepercayaannya di kolom keterangan agama di KTP. Selebihnya masih malu-malu," ucap dia.
Menurut Rikat, banyak penghayat yang
masih takut dipersulit atau tidak mendapat perlakuan baik dari pemerintah maupun lingkungan sekitar.
"Jadi, yang terang-terangan sekitar 5-10 ribu penghayat. Takut dipersulit, kebanyakan umat penghayat mencantumkan agamanya dengan agama resmi yang diakui oleh negara, seperti Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan Hindu," terang Rikat.
Dengan agama yang ada di KTP, menurut Rikat, mereka belum mendapatkan haknya sebagai penganut kepercayaan, di antaranya hak untuk mendapat pendidikan sesuai kepercayaannya dan hak untuk melangsungkan upacara adat sesuai ajarannya.
"Problem yang kita hadapi belum mempunyai wadah seperti pendidikan. Jadi, anak-anak kita belum bisa untuk belajar sesuai dengan ajaran penghayat," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MEL)
