Ribuan buruh lakukan aksi di depan Gedung Sate, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung.
Ribuan buruh lakukan aksi di depan Gedung Sate, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung.

Populer Daerah: Ribuan Buruh Demo Hingga Sapi di Kota Batu Suspek PMK

Nasional Demo Buruh narkoba buruh Sabu Hewan Ternak sapi Berita Terpopuler Hari Ini Berita Terpopuler Daerah Berita Populer Berita Populer Daerah Demonstrasi Penyakit Mulut dan Kuku
Nur Azizah • 13 Mei 2022 07:44
Bandung: Ribuan buruh menggelar unjuk rasa dalam rangkan May Day di depan Gedung Sate, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Massa yang tergabung dari berbagai organisasi itu mengajukan enam tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kesejahteraan para buruh.
 
Koordinator aksi Roy Jinto mengatakan salah satu tuntutan para buruh adalah meminta Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Tahun 2022. Dia menilai penerbitan SK tersebut telah merugikan para buruh.
 
"Kita gugat ke PTUN, dan kami hadirkan ahli hukum tata negara untuk meyakinkan hakim, karena sejak UU Cipta Kerja inkonstitusional itu enggak boleh digunakan," ucap Roy di sela-sela aksi, Kamis, 12 Mei 2022.
 
Para buruh menuntut agar Gubernur Jawa Barat menerbitkan SK baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dia menilai SK tersebut didasari Peraturan Presiden (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 91/PUU-XVIII/2020.
 
"Dan kita menolak gugatan Apindo yang menggugat Keputusan Gubernur terkait upah di atas satu tahun, dan ini sudah berjalan. Tapi Apindo minta dibatalkan dan dampaknya upah yang diberikan akan ditarik, karena di atas satu tahun itu harus beda dengan upah minimum," kata Roy.
 
Baca: Ribuan Polisi Diturunkan untuk Amankan May Day di Bandung
 
Selain itu, buruh menuntut pemerintah mengawasi perusahaan yang tidak memberikan tunjangan hari raya (THR). Ada sekira 700 lebih pengaduan dari karyawan maupun buruh yang tidak diberikan THR.
 
"Nah persoalannya adalah penegakan hukum, ketika pemerinta tidak berniat menegakan hukum sesuai perundang-undangan maka pelanggaran THR akan berulang. Ini kami mendorong Gubernur Jabar agar memberi sanksi kepada perusahaan yang nakal, masih ada 731 pengaduan, dan itu Disnaker yang mendata, ini kewenangan Pemprov," ucapnya.
 
Demo buruh menjadi artikel yang paling banyak dibaca di kanal Daerah Medcom.id. Berita lain yang juga menarik pembaca terkait sabu seberat 1,9 kilogram berhasil digagalkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis sabu seberat 1,9 kilogram. Dua orang diringkus dalam pengungkapan peredaran narkotika sabu tersebut.
 
Direktur Narkoba Polda Sulsel, Kombes Dodi Rahmawan, mengatakan  pengungkapan upaya peredaran narkotika golongan satu jenis sabu tersebut dilakukan di Jalan Poros Sengkang - Parepare, tepatnya di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Sengkang.
 
"Benar, itu dilakukan saat akan diedarkan di sejumlah daerah," kata Dodi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 12 Mei 2022.
 
Baca: Peredaran Ratusan Kilogram Ganja dan Sabu Digagalkan
 
Dodi menjelaskan penangkapan terhadap pelaku peredaran barang haram tersebut terjadi pada Rabu, 11 Mei 2022. Saat itu kedua pelaku yakni AKD, 39 dan HSL, 46 itu tengah melintas di jalan Poros Sengkang - Parepare sekitar pukul 00.15 Wita.
 
Dari penangkapan tersebut pihaknya menyita satu bungkus besar yang diduga Narkotika jenis sabu menggunakan kemasan teh dengan berat bruto 1 kilogram dan 22 saset kecil dengan berat 980 gram.
 
"Total barang bukti narkotika jenis sabu yang disita 1,98 kilogram," jelasnya.
 
Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Kalimantan Timur. Barang haram tersebut tiba di Sulawesi Selatan dengan menggunakan atau dikirim melalui jalur laut.
 
"Kedua pelaku diancam dengan Pasal 114 Ayat 2 Sub Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009," ungkapnya.
 
Berita lain yang juga menarik banyak pembaca terkait puluhan sapi di Kota Batu diduga terkena penyakit mulut dan kuku (PMK). 
 
Puluhan hewan ternak di Kota Batu, Jawa Timur, dilaporkan suspek atau bergejala penyakit mulut dan kuku (PMK). Berdasarkan catatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Batu, ada 37 sapi yang dinyatakan suspek PMK.
 
"Sebanyak enam sapi telah diambil sampelnya dari posisi sewaktu Senin (9 Mei 2022) lalu ada 22 sapi bergejala, kemudian bertambah menjadi 37 sapi, untuk hasil pemeriksaan sampel masih belum tahu," kata Kepala DPKP Kota Batu, Sugeng Pramono, Kamis, 12 Mei 2022.
 
Sugeng mengaku temuan tersebut berada di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Pihaknya mendapat laporan tersebut sejak Sabtu, 7 Mei 2022, dari dokter hewan mandiri.
 
Baca: Sapi Mati di RPH Malang Dilaporkan Suspek PMK
 
Selanjutnya, temuan itu ditangani Balai Besar Veteriner (BBVET) Wates. Penanganan pertama yang diberikan terhadap 37 sapi suspek PMK ialah dengan memberikann antibiotik, vitamin, dan disenfeksi kandang. 
 
"Mulai tanggal 8 kita lakukan terus ketika ada temuan, kita juga sudah sosialisasikan peternak terkait PMK, karena di Sumbergondo jumlah populasi sapinya sekitar 300 ekor, kemudian penyemprotan disenfektan di kandang ternak juga sudah dilakukan," jelasnya. 
 
Sugeng menambahkan DPKP Kota Batu saat ini telah mendirikan posko khusus untuk penanganan wabah PMK di Desa Sumbergondo. Selain itu, di wilayah tersebut dilakukan pembatasan keluar-masuk hewan ternak. 
 
"Selain itu, kita juga melibatkan banyak pihak untuk penanganan terkait dugaan adanya wabah PMK, terus berkoordinasi dengan BBVET Wates, dengan Dinas Peternakan Jawa Timur, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu," beber dia.
 
Baca selengkapnya di sini
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif