Stok Melimpah, Distan Sukabumi Menolak Impor Beras

Sukabumi: Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tegas menolak rencana impor beras karena persediaan kebutuhan pokok itu melimpah. Setiap tahun, stok beras bahkan selalu surplus hingga ratusan ribu ton. "Kami menilai Kabupaten Sukabumi tidak membutuhkan beras dari impor," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Sudrajat, Kamis, 25 Maret 2021. Penolakan terhadap impor beras yang dilakukan pihaknya mempunyai alasan kuat. Seperti luasan sawah padi yang panen pada Februari 2020 mencapai 40.650 hektare. Dari setiap hektare tersebut produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 5,8 hingga enam ton dan dari GKG diproses menjadi beras rata-rata berkurang 30 persen. Sehingga dipastikan persediaan melimpah karena produksi beras lebih tinggi dibanding angka kebutuhan warga Kabupaten Sukabumi yang rata-rata setiap bulannya hanya sekitar 21 ribu ton. Baca juga: Mengaku Kasat Reskrim, Warga Bantul Tipu Empat Perempuan Belum lagi pada Maret 2021, luasan tanaman padi yang panen diprediksi mencapai 26 ribu hektare, tentunya akan menambah persediaan beras bahkan bisa untuk menyuplai beberapa daerah lainnya, salah satunya Kota Sukabumi. Pihaknya pun meminta kepada pemerintah pusat agar rencana impor beras dibatalkan. Apalagi, para petani saat ini tengah bersemangat melakukan tanam padi. Menurut Sudrajat, mayoritas lahan pertanian padi di kabupaten terluas di Pulau Jawa dan Bali ini merupakan sawah tadah hujan, sehingga petani sangat memanfaatkan musim hujan untuk dijadikan momen percepatan penanaman padi. "Pada2021 proses produksi lagi bagus-bagusnya karena hampir di seluruh sawah yang sedang ditanami padi, hama dan penyakit hampir tidak ada, ditambah produktivitas sangat baik sehingga hasil diperkirakan melimpah. Makanya kami anggap impor beras tidak perlu khususnya untuk Kabupaten Sukabumi," tambahnya.     Fakta di lapangan, gabah kering panen (GKP) hanya dibeli dengan harga Rp3.400/kg padahal harga pembelian pemerintah (HPP) mencapai Rp4.200/kg dan untuk harga GKG hanya Rp4.500 padahal HPP yang ditetapkan Rp5.200. "Jika melihat selisih harga tersebut keuntungan petani dipastikan tipis, apalagi ditambah dengan adanya beras impor, sama saja membunuh hasil kerja," ungkap dia. Sudrajat menambahkan persediaan beras di Kabupaten Sukabumi sudah tidak lagi bergantung dari daerah lain karena kabupaten ini sudah lama menjadi salah satu lumbung beras nasional yang turut membantu memenuhi persediaan nasional. Adapun setiap tahunnya surplus beras mencapai 350 ribu ton hingga 400 ribu ton dan menjelang Ramadan dan Idul Fitri, pihaknya memastikan persediaan beras mencukupi apalagi bertepatan dengan pelaksanaan panen raya padi yang biasanya terjadi pada April.