Palembang: Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menegaskan kesuksesan Sumsel dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2020 harus menjadi acuan dan standarisasi untuk penanganan di 2021. Dengan adanya standarisasi tersebut, Herman Deru menyakini karhutla di Sumsel dapat terus diminimalisasi dengan baik.
"Tahun lalu kita sukses dan mendapatkan apresiasi dalam penanganan dan pencegahan karhutla ini. Kita harap ini dijadikan standar penanganan untuk 2021 dan kedepannya agar semakin maksimal," kata Herman Deru saat rapat koordinasi dalam rangka penanganan Karhutla di Sumsel 2021 yang digelar di Gedung Promoter Mapolda Sumsel, Senin, 1 Maret 2021.
Deru menjelaskan, pada tahun lalu angka karhutla di Sumsel menurun cukup signifikan. Jumlah titik panas yang menjadi pemicu terjadinya karhutla pada 2020 terpantau hanya 4536 titik panas. Sedangkan pada 2019 terpantau sebanyak 17.391 titik panas.
Baca: Kabut Asap Karhutla Melanda Meulaboh Aceh
"Awalnya dari 140 desa yang rawan Karhutla dan saat ini menurun menjadi 90 desa. Harapan kita ini dapat ditekan lagi," ujarnya.
Menurutnya, saat ini yang harus menjadi fokus bukan hanya soal pemadaman dan pencegahan secara spontanitas melainkan juga solusi jangka pendek dan jangka panjang.
"Larangan yang diterapkan ini harus ada solusi. Misalnya, masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan lagi melainkan melakukan penebasan untuk membuka lahan, nah hasil dari penebasan itu mau dikemanakan? Mungkin bisa kita buat pupuk sebagai solusinya. Hal seperti ini yang harus difikirkan juga," paparnya.
Dia menjelaskan, dari 1,3 juta hektare lahan di Sumsel kebakaran kerap terjadi di lahan-lahan yang tidak produktif. Sehingga harus dicarikan solusi untuk meminimalisasi karhutla.
"Kebakaran lahan ini rata-rata terjadi di lahan kosong, baik lahan yang dimiliki negara, lahan kosong milik korporasi yang belum sempat tergarap hingga lahan yang izin lokasi sudah peruntukkannya namun belum dibebaskan," tegasnya.
Sumsel telah menetapkan status siaga Karhutla dan telah disosialisasikan. Dalam waktu dekat, Pemprov Sumsel akan menggelar apel siaga Karhutla tersebut.
Baca: 91 Titik Api Ditemukan di 6 Kabupaten di Riau
"Dengan menetapkan siaga lebih awal, paling tidak kita keorganisasian ini telah bergerak. Termasuk juga personel dan peralatan sudah siap," terangnya.
Tidak hanya menetapkan siaga karhutla lebih awal, Pemprov Sumsel juga menyiapkan penghargaan berupa insentif untuk desa dan personel yang mampu menekan potensi terjadinya karhutla. Selain itu, hukuman juga diberikan ke pelanggar.
"Kita jangan sampai kecolongan. Karena karhutla ini dapat menghambat ekonomi dan kesehatan masyarakat," timpalnya.
Baca: Kubu Raya Siaga Bencana Karhutla
Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri, memastikan mendukung penuh upaya Pemprov Sumsel dalam penanganan dan pecegahan Karhutla 2021. Pihaknya juga mendorong pemberian reward kepada desa yang mampu menekan angka kebakaran lahan.
"Reward juga tidak hanya diberikan kepada desa atau wilayah yang berpotensi Karhutla, namun juga harus diberikan kepada personel yang telah berupaya melakukan penanganan," katanya.
Palembang: Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menegaskan kesuksesan Sumsel dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (
karhutla) 2020 harus menjadi acuan dan standarisasi untuk penanganan di 2021. Dengan adanya standarisasi tersebut, Herman Deru menyakini karhutla di Sumsel dapat terus diminimalisasi dengan baik.
"Tahun lalu kita sukses dan mendapatkan apresiasi dalam penanganan dan pencegahan karhutla ini. Kita harap ini dijadikan standar penanganan untuk 2021 dan kedepannya agar semakin maksimal," kata Herman Deru saat rapat koordinasi dalam rangka penanganan Karhutla di Sumsel 2021 yang digelar di Gedung Promoter Mapolda Sumsel, Senin, 1 Maret 2021.
Deru menjelaskan, pada tahun lalu angka karhutla di Sumsel menurun cukup signifikan. Jumlah titik panas yang menjadi pemicu terjadinya karhutla pada 2020 terpantau hanya 4536 titik panas. Sedangkan pada 2019 terpantau sebanyak 17.391 titik panas.
Baca: Kabut Asap Karhutla Melanda Meulaboh Aceh
"Awalnya dari 140 desa yang rawan Karhutla dan saat ini menurun menjadi 90 desa. Harapan kita ini dapat ditekan lagi," ujarnya.
Menurutnya, saat ini yang harus menjadi fokus bukan hanya soal pemadaman dan pencegahan secara spontanitas melainkan juga solusi jangka pendek dan jangka panjang.
"Larangan yang diterapkan ini harus ada solusi. Misalnya, masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan lagi melainkan melakukan penebasan untuk membuka lahan, nah hasil dari penebasan itu mau dikemanakan? Mungkin bisa kita buat pupuk sebagai solusinya. Hal seperti ini yang harus difikirkan juga," paparnya.
