PKL Malioboro Sebut Tempat Relokasi Kurang Layak

Yogyakarta: Para pedagang kaki lima (PKL) Malioboro Yogyakarta menilai tempat relokasi yang disiapkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kurang layak. Selain itu, upaya pemindahan PKL mengandung unsur pemaksaan.  "Kami belum sekalipun diajak melihat lokasi. Saya inisiatif sendiri melihat lokasi tapi ada lapak yang terhalang tiang listrik, kan kasihan nanti," kata salah seorang PKL Malioboro, Supriyati ditemui di Kantor LBH Yogyakarta, Jumat, 21 Januari 2022.  Dia berharap DPRD Kota Yogyakarta bisa membantu advokasi para PKL. Dia mengaku, pihaknya telah mendapat undangan rapat dengar pendapat umum rencana relokasi PKL Malioboro pada Senin, 24 Januari 2022. Baca: Dapat Penolakan, Rencana Relokasi PKL Malioboro Tetap Jalan "Kami sudah mendatangi Balai Kota (Yogyakarta) minta (relokasi) diundur. Katanya itu kewenangan pemprov (pemerintah DIY)," ujarnya. Seorang pedagang lesehan Malioboro, Bekti Laksono, mengatakan tempat relokasi belum tentu akan cocok dengan pedagang lesehan. Menurut dia, pedagang lesehan membutuhkan tempat lebih luas.  "Saya belum pernah diajak melihat kondisi (tempat relokasi). Sama sekali. Masih abu-abu," ujar mantan Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) ini.    Pihaknya masih berupaya meminta keadilan. Sebab, sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkesan mendadak dan belum pernah ada simulasi penempatan PKL. "Saat sosialisasi dari dinas, diminta menyerahkan data anggota sampai 20 Januari. Jika tidak akan ditinggal, enggak diberi lapak," ujar lelaki 57 tahun ini.  Pedagang lesehan sejak 1985 mengatakan, ada enam pedagang yang belum menyerahkan data. Di sisi lain, batas waktu meninggalkan lokasi lama pada 1-8 Februari.  Baca: Borong Dagangan Jadi Program Bantu Permodalan UMKM "Jika ada yang jualan (di tempat) lama akan berhadapan dengan petugas gabungan katanya," ujar Bekti.  Ia berharap upaya advokasi bersama LBH Yogyakarta serta DPRD Kota Yogyakarta bisa membantu para PKL. Di sisi lain, Bekti mengaku berdagang lesehan resmi berizin dari pemerintah.. "Kami berharap suara PKL bisa didengar lewat DPDR dan LBH. Relokasi bisa dihentikan kalau tempat belum sesuai," ujarnya.    Anggota LBH Yogyakarta, Era Hareva Pasarua, mengatakan pihaknya menerima 159 aduan dari PKL Malioboro. Dari jumlah aduan itu, ada 639 tanggungan yang meliputi keluarga PKL hingga pekerja. Ia mengatakan, jumlah aduan itu akan bertambah karena jumlah PKL di Malioboro berkisar ribuan. "Aduan itu baik dari PKL, pedagang lesehan, hingga yang memakai gerobak," ujar Hareva. "Selama ini yang dipikirkan hanya tempat relokasi PKL. Nasih keluarga PKL dan pakerjaya belum dipikirkan," ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah harus akomodatif dan terbuka. Selain itu, pemerintah harus menggelar simulasi relokasi agar memiliki gambaran ke depan. "Pemerintah seharusnya mendata PKL baru dibuatkan tempat relokasi, tapi logika yang dilakukan kebalik. Menyiapkan tempat dulu, baru mendata PKL," kata dia.  Sekretatris Daerah Pemerintah DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, tempat relokasi di bekas gedung Dinas Pariwisata DIY maupun eks bangunan Bioskop Indra sudah mulai selesai dan siap ditempati. Ia mengungkapkan, ada sekitar 2.000-an PKL Malioboro yang akan direlokasi.  "Prosesnya (relokasi) akan dimulai 26 Januari. Semoga bisa berjalan lancar," ujar Kadarmanta.