Malang: Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Islam Malang (Unisma) mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini. Pernyataan ini dikeluarkan menanggapi adanya gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan itu sudah kabur batasnya. Padahal sebagai kepala pemerintah seharusnya bersikap netral, tidak berpihak," kata Ketua IKA Unisma, Mohammad Nuruddin, saat pelantikan IKA Unisma, Sabtu 3 Februari 2024.
Gus Din, sapaan akrabnya, menilai bahwa sikap Presiden Jokowi baru-baru ini telah menyebabkan matinya demokrasi. Ia pun menyayangkan kehadiran Jokowi di banyak tempat dengan tidak cuti sebagai Presiden, hanya untuk memastikan kenaikan persentase suara salah satu paslon (pasangan calon).
"Itu dilakukan melalui politisi bansos itu kita sayangkan," imbuhnya.
Nuruddin, menyebutkan, sebagai kepala negara, Presiden Jokowi seharusnya netral dalam Pemilu 2024. Sebab, Presiden dinilai harus memastikan penyelenggaraan pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif lebih pada keutuhan NKRI karena sudah termaktub dalam sumpah Presiden.
"Dua simbol presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan mau tidak mau akan mematikan kontestasi pemilu. Ini bukan sekedar persoalan pergantian kepemimpinan nasional, tapi juga persoalan demokrasi," tegasnya.
Nuruddin, menerangkan, demokrasi terjadi ketika proses kepanitiaan penyelenggara pemilu dipastikan jujur dan netral. Selain itu, perlu dipastikan bahwa adanya penindakan jika ada aparat pemerintah yang melakukan proses keberpihakan pada salah satu paslon.
"Semua itu tidak dilakukan. Proses demokrasi ini, ini tidak lagi demokrasi yang dimaknai masyarakat. Penyelenggara pemilu melalui KPU dan Bawaslu sejatinya memastikan proses berjalannya demokrasi, hari ini itu tidak menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana regulasi aturan yang berlaku," ungkapnya.
Disinggung soal pembelaan Jokowi tentang hak warga negara dalam memilih, Nuruddin memandang bahwa secara teknis dan administratif presiden boleh melakukan itu. Namun, posisinya pada presiden yang terlibat dalam kontestasi pemilu.
"Seperti tahun 2014 atau 2019, saat ini Jokowi tidak pada posisi itu. Saat ini posisinya harusnya memastikan presiden sebagai dua simbol tidak boleh mengatasnamakan pribadi untuk menguntungkan salah satu kelompok, apalagi sanak famili," terangnya.
Oleh karena itu, Nuruddin berharap para alumni dan perguruan tinggi lain di kota Malang dapat menyadari sisi bahaya ketika demokrasi dikontrol oleh kekuasaan. Persoalan ini bukan ranah hukum dan regulasi, melainkan ranah moral dan etika.
"Mudah-mudahan para alumni dan perguruan tinggi di Malang menyadari sisi bahaya jika demokrasi dikontrol kekuasaan, hasil pemilu dari sisi itu jadi cacat moral dan politik. Ini bukan persoalan hukum dan regulasi, tapi secara etik dan moral itu menimbulkan kekecewaan dan tidak puas. Resiko ini korban sosialnya adalah rakyat itu sendiri," jelasnya.
Di sisi lain, Rektor Unisma, Maskuri, meminta agar civitas akademika Unisma ikut mengawal demokrasi dengan pemilu yang jujur dan adil. Dia berharap pemilu dapat menghasilkan presiden dan wakil rakyat yang berkualitas bagus.
"Semua bagian dari kita tidak hanya diserahkan kepada KPU dan Bawaslu saja, tetapi seluruh masyarakat harus mengambil bagian terutama di lingkungan Unisma untuk mengawasi kondisi. Alumni sudah menyatakan sikap, itu sudah menjadi bagian dari unisma," katanya.
Berikut poin-poin pernyataan sikap yang dikeluarkan IKA Unisma:
Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk bersatu memastikan agar Demokrasi di Indonesia tidak dibajak oleh kepentingan Oligarki dan Dinasti;
Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil dan rahasia serta bebas dari praktek dan perilaku koruptif;
Mendesak dan meminta Presiden sebagai penyelenggara tata kelola pemerintah bersikap netral atau tidak memihak salah satu pasangan calon dalam perhelatan Pemilihan Umum 2024;
Mendesak dan meminta Presiden sebagai Kepala Negara kembali fokus kepada tugas utamanya, yakni mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Mendesak agar lembaga-lembaga negara bersikap dan bertindak hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Malang: Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Islam Malang (Unisma) mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan
politik nasional menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini. Pernyataan ini dikeluarkan menanggapi adanya gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan itu sudah kabur batasnya. Padahal sebagai kepala pemerintah seharusnya bersikap netral, tidak berpihak," kata Ketua IKA Unisma, Mohammad Nuruddin, saat pelantikan IKA Unisma, Sabtu 3 Februari 2024.
Gus Din, sapaan akrabnya, menilai bahwa sikap Presiden Jokowi baru-baru ini telah menyebabkan matinya demokrasi. Ia pun menyayangkan kehadiran Jokowi di banyak tempat dengan tidak cuti sebagai Presiden, hanya untuk memastikan kenaikan persentase suara salah satu paslon (pasangan calon).
"Itu dilakukan melalui politisi bansos itu kita sayangkan," imbuhnya.
Nuruddin, menyebutkan, sebagai kepala negara, Presiden Jokowi seharusnya netral dalam Pemilu 2024. Sebab, Presiden dinilai harus memastikan penyelenggaraan pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif lebih pada keutuhan NKRI karena sudah termaktub dalam sumpah Presiden.
"Dua simbol presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan mau tidak mau akan mematikan kontestasi pemilu. Ini bukan sekedar persoalan pergantian kepemimpinan nasional, tapi juga persoalan demokrasi," tegasnya.
Nuruddin, menerangkan, demokrasi terjadi ketika proses kepanitiaan penyelenggara pemilu dipastikan jujur dan netral. Selain itu, perlu dipastikan bahwa adanya penindakan jika ada aparat pemerintah yang melakukan proses keberpihakan pada salah satu paslon.
"Semua itu tidak dilakukan. Proses demokrasi ini, ini tidak lagi demokrasi yang dimaknai masyarakat.
Penyelenggara pemilu melalui KPU dan Bawaslu sejatinya memastikan proses berjalannya demokrasi, hari ini itu tidak menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana regulasi aturan yang berlaku," ungkapnya.
Disinggung soal pembelaan Jokowi tentang hak warga negara dalam memilih, Nuruddin memandang bahwa secara teknis dan administratif presiden boleh melakukan itu. Namun, posisinya pada presiden yang terlibat dalam kontestasi pemilu.
"Seperti tahun 2014 atau 2019, saat ini Jokowi tidak pada posisi itu. Saat ini posisinya harusnya memastikan presiden sebagai dua simbol tidak boleh mengatasnamakan pribadi untuk menguntungkan salah satu kelompok, apalagi sanak famili," terangnya.
Oleh karena itu, Nuruddin berharap para alumni dan perguruan tinggi lain di kota Malang dapat menyadari sisi bahaya ketika demokrasi dikontrol oleh kekuasaan. Persoalan ini bukan ranah hukum dan regulasi, melainkan ranah moral dan etika.
"Mudah-mudahan para alumni dan perguruan tinggi di Malang menyadari sisi bahaya jika demokrasi dikontrol kekuasaan, hasil pemilu dari sisi itu jadi cacat moral dan politik. Ini bukan persoalan hukum dan regulasi, tapi secara etik dan moral itu menimbulkan kekecewaan dan tidak puas. Resiko ini korban sosialnya adalah rakyat itu sendiri," jelasnya.
Di sisi lain, Rektor Unisma, Maskuri, meminta agar civitas akademika Unisma ikut mengawal demokrasi dengan pemilu yang jujur dan adil. Dia berharap pemilu dapat menghasilkan presiden dan wakil rakyat yang berkualitas bagus.
"Semua bagian dari kita tidak hanya diserahkan kepada KPU dan Bawaslu saja, tetapi seluruh masyarakat harus mengambil bagian terutama di lingkungan Unisma untuk mengawasi kondisi. Alumni sudah menyatakan sikap, itu sudah menjadi bagian dari unisma," katanya.
Berikut poin-poin pernyataan sikap yang dikeluarkan IKA Unisma:
- Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk bersatu memastikan agar Demokrasi di Indonesia tidak dibajak oleh kepentingan Oligarki dan Dinasti;
- Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil dan rahasia serta bebas dari praktek dan perilaku koruptif;
- Mendesak dan meminta Presiden sebagai penyelenggara tata kelola pemerintah bersikap netral atau tidak memihak salah satu pasangan calon dalam perhelatan Pemilihan Umum 2024;
- Mendesak dan meminta Presiden sebagai Kepala Negara kembali fokus kepada tugas utamanya, yakni mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Mendesak agar lembaga-lembaga negara bersikap dan bertindak hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
