Semarang: Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, membuka ruang aspirasi untuk pihak yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, setelah Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres sebagai turunan UU tersebut.
"Kami sudah akan berkomunikasi, Insyaallah hari Senin, kita akan kumpulkan para pemangku kepentingan. Ayo kita siapkan saja bagaimana RPP ini, bisa kita berikan masukan kita isi dengan sesuatu yang memang kita sepakati atau kita inginkan, nanti akan kita teruskan," kata Ganjar di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Oktober 2020.
Ganjar menilai, rencana penerbitan PP dan Perpres bisa menjadi harapan untuk mendetailkan UU Cipta Kerja. Sehingga masing-masing sektor bisa memberikan masukkan untuk menyempurnakan UU.
Di sisi lain, dengan penerbitan PP dan Perpres ini, Ganjar mengajak pemangku kepentingan untuk sama-sama memahami situasi pandemi covid-19. Yakni untuk tidak menimbulkan kerumunan.
Baca: UU Cipta Kerja Disebut Mampu Stabilkan Harga Pangan
Tidak hanya membuka ruang aspirasi, Ganjar juga mengaku terus berkomunikasi dengan sejumlah menteri dan anggota DPR. Lantaran, saat ini adalah kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan.
"Atau kalau tidak setuju semua enggak apa-apa, silakan kemudian mengajukan judicial review. Nah dua cara ini menurut saya yang paling pas," jelasnya.
Dalam sepekan terakhir, Pemprov Jateng melalui dinas-dinas terkait juga turut menyiapkan masukan. Diharapkan, kata dia, bisa membantu proses "drafting" sehingga proses keseluruhan lebih mudah.
Baca: UU Cipta Kerja Diharapkan Menjadi 'Obat Kuat' Perekonomian Indonesia
"Kami akan coba bantu untuk menjaga gawang, bahwa kalau kemudian ada yang ingin dimasukkan kami siap untuk membantu meneruskan ke sana dan saya bisa menyampaikan secara langsung," ujarnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah masih membutuhkan masukan dari masyarakat untuk penyusunan banyak peraturan sebagai materi untuk menjalankan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Untuk penyusunan PP dan Perpres tersebut, pemerintah membuka dan mengundang masukan dari berbagai lapisan masyarakat.
Semarang: Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, membuka ruang aspirasi untuk pihak yang menolak pengesahan
Undang-Undang Cipta Kerja, setelah Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres sebagai turunan UU tersebut.
"Kami sudah akan berkomunikasi, Insyaallah hari Senin, kita akan kumpulkan para pemangku kepentingan. Ayo kita siapkan saja bagaimana RPP ini, bisa kita berikan masukan kita isi dengan sesuatu yang memang kita sepakati atau kita inginkan, nanti akan kita teruskan," kata Ganjar di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Oktober 2020.
Ganjar menilai, rencana penerbitan PP dan Perpres bisa menjadi harapan untuk mendetailkan UU Cipta Kerja. Sehingga masing-masing sektor bisa memberikan masukkan untuk menyempurnakan UU.
Di sisi lain, dengan penerbitan PP dan Perpres ini, Ganjar mengajak pemangku kepentingan untuk sama-sama memahami situasi pandemi covid-19. Yakni untuk tidak menimbulkan kerumunan.
Baca: UU Cipta Kerja Disebut Mampu Stabilkan Harga Pangan
Tidak hanya membuka ruang aspirasi, Ganjar juga mengaku terus berkomunikasi dengan sejumlah menteri dan anggota DPR. Lantaran, saat ini adalah kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan.
"Atau kalau tidak setuju semua enggak apa-apa, silakan kemudian mengajukan judicial review. Nah dua cara ini menurut saya yang paling pas," jelasnya.
Dalam sepekan terakhir, Pemprov Jateng melalui dinas-dinas terkait juga turut menyiapkan masukan. Diharapkan, kata dia, bisa membantu proses "drafting" sehingga proses keseluruhan lebih mudah.
Baca: UU Cipta Kerja Diharapkan Menjadi 'Obat Kuat' Perekonomian Indonesia
"Kami akan coba bantu untuk menjaga gawang, bahwa kalau kemudian ada yang ingin dimasukkan kami siap untuk membantu meneruskan ke sana dan saya bisa menyampaikan secara langsung," ujarnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah masih membutuhkan masukan dari masyarakat untuk penyusunan banyak peraturan sebagai materi untuk menjalankan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Untuk penyusunan PP dan Perpres tersebut, pemerintah membuka dan mengundang masukan dari berbagai lapisan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LDS)
